Insentif Pajak PFII 50 Tahun Berisiko Fiskal dan Reputasi, Ekonom Ingatkan APBN

Wacana pemberian insentif pajak jangka panjang, hingga 50 tahun, bagi pelaku usaha yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menuai perhatian serius dari kalangan akademisi. Rahma Gafmi, seorang Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), menyoroti potensi risiko signifikan yang melekat pada komitmen fiskal yang begitu panjang tersebut. Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas fiskal negara serta reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Komitmen Kaku dan Risiko Fiskal Jangka Panjang

Rahma Gafmi menggarisbawahi bahwa komitmen insentif pajak selama setengah abad merupakan sebuah janji yang terlampau kaku dari sudut pandang teknis. Dalam lanskap ekonomi global yang dinamis, perubahan signifikan pada regulasi perpajakan dunia dapat terjadi dalam kurun waktu yang jauh lebih singkat, bahkan dalam satu dekade ke depan. Apabila tren perpajakan global bergerak menuju rezim yang lebih ketat, Indonesia berpotensi terjebak dalam komitmen yang telah diberikan, tanpa ruang untuk adaptasi.

Kekakuan ini, lanjut Rahma, berpotensi menciptakan risiko fiskal yang substansial bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pajak yang dikorbankan selama 50 tahun mungkin tidak sebanding dengan manfaat ekonomi riil yang diterima dari keberadaan PFII. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas APBN untuk membiayai kebutuhan pembangunan domestik yang mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, yang justru lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ancaman Reputasi dan Daya Tarik Investor Global

Lebih jauh, Rahma Gafmi juga memperingatkan tentang risiko reputasi yang dapat timbul jika insentif pajak 50 tahun diberikan tanpa persyaratan "economic substance" yang ketat. Ketiadaan persyaratan ini dapat menciptakan insentif yang keliru atau "perverse incentives", mendorong dominasi perusahaan cangkang (shell companies) di PFII. Perusahaan-perusahaan semacam ini seringkali hanya beroperasi di atas kertas tanpa aktivitas ekonomi riil, semata-mata untuk memanfaatkan celah pajak.

Jika PFII didominasi oleh perusahaan cangkang, Indonesia berisiko dipersepsikan sebagai yurisdiksi tax haven atau bahkan masuk dalam daftar abu-abu (grey list) Financial Action Task Force (FATF). Konsekuensi dari persepsi ini sangat serius: minat investor institusi global yang sangat mengutamakan kepatuhan (compliance) dan standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dapat menurun drastis. Investor-investor besar ini cenderung menghindari negara yang memiliki reputasi buruk dalam hal transparansi dan anti-pencucian uang, demi menjaga citra dan integritas investasi mereka.

Tantangan Utama Investasi: Bukan Pajak, Tapi Kepastian Hukum

Meskipun insentif pajak seringkali dianggap sebagai daya tarik utama investasi, Rahma Gafmi berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih fundamental: besarnya pasar domestik. Potensi pasar yang besar ini seharusnya menjadi magnet utama bagi investor.

Namun, tantangan utama yang menghambat investasi di Indonesia, menurutnya, bukan semata-mata pada tarif pajak yang tinggi atau rendah, melainkan pada isu kepastian hukum. Masih sering ditemukannya tumpang tindih regulasi, bahkan antar instansi pemerintah sendiri, menciptakan keraguan di kalangan investor. Mereka menjadi tidak yakin akan perlindungan hak properti atau kepastian eksekusi kontrak, yang merupakan fondasi penting bagi setiap investasi jangka panjang. Tanpa kepastian hukum yang kuat, daya tarik insentif pajak akan pudar.

Bagi investor ritel di Indonesia, diskusi mengenai insentif pajak PFII dan risiko fiskal serta reputasi ini memiliki implikasi penting. Stabilitas fiskal negara dan citra Indonesia di mata investor global secara langsung memengaruhi kondisi makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah dan iklim investasi secara keseluruhan. Keputusan pemerintah terkait kebijakan ekonomi jangka panjang, seperti insentif ini, akan membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Investor ritel perlu mencermati bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi prospek sektor keuangan dan pasar modal, serta potensi risiko yang mungkin muncul dari ketidakpastian regulasi atau reputasi negara.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan Antara Finansial.