Inggris Bersiap Perombakan Ekonomi Besar: Utilitas, Energi, dan Perumahan Jadi Prioritas

Pergantian kepemimpinan politik di Inggris Raya selalu membawa antisipasi akan pergeseran arah kebijakan, terutama di sektor ekonomi. Kini, dengan Andy Burnham yang diposisikan sebagai figur sentral dalam pemerintahan mendatang, Inggris bersiap menghadapi serangkaian agenda ekonomi dan sosial yang berpotensi radikal. Rencana-rencana ini mencakup reformasi mendalam pada sektor utilitas, strategi energi, hingga program pembangunan perumahan berskala besar, yang semuanya dirancang untuk mengatasi tantangan biaya hidup dan ketimpangan sosial yang mendera masyarakat Inggris.

Kendali Publik dan Reformasi Utilitas

Salah satu pilar utama agenda Burnham adalah penguatan kendali publik atas sektor-sektor utilitas vital. Langkah ini diperkirakan akan dimulai dengan perusahaan air terbesar di Inggris, Thames Water, yang melayani sekitar 16 juta pelanggan dan telah menghadapi krisis finansial selama bertahun-tahun. Perusahaan ini kemungkinan akan ditempatkan di bawah administrasi khusus hingga ditemukan pembeli yang tepat, menandai intervensi pemerintah yang signifikan dalam pengelolaan infrastruktur krusial.

Tidak hanya air, sektor energi juga menjadi fokus utama. Burnham memiliki visi untuk memangkas tagihan energi rumah tangga hingga £130 per tahun dan menjadikan penggunaan pompa panas lebih ekonomis dibandingkan boiler gas. Proposal ini melibatkan perubahan skema biaya gas rumah tangga dan penghapusan beberapa pungutan kebijakan dari tagihan, dengan estimasi biaya £3,2 miliar per tahun yang akan ditanggung oleh pembayar pajak. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendorong transisi energi.

Di sektor transportasi, pengalaman Burnham sebagai wali kota Greater Manchester akan menjadi panduan. Transformasi jaringan bus di wilayah tersebut, termasuk pengambilalihan kembali sistem dari operator swasta ke kendali publik, menjadi model yang ingin diterapkan lebih luas. Kebijakan ini mencerminkan filosofi yang lebih besar tentang peran negara dalam menyediakan layanan publik esensial.

Arah Baru Kebijakan Energi dan Lingkungan

Meskipun ada dorongan menuju energi terbarukan, pemerintahan baru juga menghadapi dilema terkait pasokan energi. Spekulasi mengemuka bahwa Burnham akan mengumumkan rencana baru untuk pengeboran di Laut Utara. Meskipun manifesto Partai Buruh sebelumnya berjanji untuk menghormati lisensi eksplorasi yang ada namun tidak mengeluarkan yang baru, ada kemungkinan penggunaan skema 'tieback'. Skema ini memungkinkan ladang minyak dan gas lepas pantai yang baru untuk dihubungkan ke fasilitas produksi yang sudah disetujui melalui pipa, secara teknis tidak melanggar komitmen manifesto. Namun, langkah ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di kalangan aktivis iklim dan anggota parlemen.

Pendekatan ini menyoroti kompleksitas transisi energi, di mana kebutuhan akan keamanan pasokan dan keterjangkauan energi harus diseimbangkan dengan target iklim. Kebijakan energi yang lebih pragmatis, yang mungkin masih melibatkan sumber daya fosil dalam jangka pendek, dapat memiliki implikasi terhadap pasar komoditas global dan investasi di sektor energi.

Prioritas Sosial: Perumahan dan Layanan Publik

Selain utilitas dan energi, agenda Burnham juga sangat berfokus pada reformasi sosial, khususnya di bidang perumahan dan layanan sosial. Ia bertekad untuk 'mengatasi masalah' reformasi layanan sosial dewasa, sebuah isu yang telah lama menjadi tantangan di Inggris. Burnham, yang pernah mencoba mereformasi sistem ini pada tahun 2009, kini mempertimbangkan untuk mengganti pajak warisan dengan 'pungutan perawatan' progresif untuk mendanai layanan perawatan nasional. Ini adalah langkah berani yang dapat mengubah lanskap pembiayaan layanan sosial secara fundamental.

Di sektor perumahan, pemerintahan baru menargetkan program pembangunan rumah dewan terbesar sejak periode pascaperang. Burnham menyoroti hilangnya hampir 1,5 juta rumah dewan sejak tahun 1980-an sebagai penyebab meningkatnya daftar tunggu perumahan sosial. Dengan biaya perumahan yang tinggi memberikan dampak 'merusak' pada keuangan pemerintah, program ini bertujuan untuk mengatasi krisis perumahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada tuan tanah swasta.

Beberapa perubahan lain juga mencakup pembatalan rencana kartu identitas digital yang tidak populer, dengan mengalihkan sumber daya untuk mengatasi biaya hidup. Selain itu, ada rencana untuk menghapus Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) sebagai bagian dari perombakan Whitehall yang lebih luas, meskipun akan ada penunjukan menteri khusus untuk kecerdasan buatan (AI) untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan fokus pada efisiensi birokrasi dan prioritas teknologi yang berkembang.

Bagi investor ritel di Indonesia, pergeseran kebijakan ekonomi di negara maju seperti Inggris dapat memiliki implikasi tidak langsung namun signifikan. Kebijakan kendali publik atas utilitas dan intervensi di pasar energi dapat memengaruhi sentimen investor global terhadap sektor-sektor teregulasi dan infrastruktur, yang pada gilirannya bisa memengaruhi aliran modal ke pasar negara berkembang. Perdebatan seputar pengeboran di Laut Utara juga dapat memengaruhi harga komoditas energi global, yang penting bagi Indonesia sebagai eksportir dan importir. Selain itu, fokus pada pengeluaran publik besar-besaran untuk perumahan dan layanan sosial di Inggris dapat memengaruhi tingkat suku bunga global dan ketersediaan likuiditas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi biaya pinjaman dan investasi di Indonesia. Investor disarankan untuk memantau tren kebijakan ekonomi global ini sebagai bagian dari analisis risiko dan peluang investasi mereka.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan The Guardian Business.