Tantangan Ekonomi Inggris di Bawah PM Baru: Prioritas Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal

Kepemimpinan baru di Inggris mengambil alih kemudi di tengah badai tantangan ekonomi yang kompleks dan mengakar. Meskipun pergantian kepemimpinan seringkali membawa harapan akan perubahan, masalah fundamental yang dihadapi negara tersebut, mulai dari stagnasi pertumbuhan hingga tekanan pada layanan publik, tetap menjadi prioritas utama yang menuntut solusi segera. Kesabaran publik terhadap perbaikan standar hidup telah menipis, menjadikan agenda ekonomi sebagai fokus utama pemerintahan baru.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga

Dalam beberapa dekade terakhir, laju peningkatan standar hidup di Inggris mengalami perlambatan signifikan. Antara tahun 1990 hingga 2007, rata-rata pendapatan per kapita meningkat sekitar 2,5% setiap tahun. Namun, sejak periode tersebut, tingkat perbaikan ini hanya mencapai separuhnya, mengakibatkan rumah tangga Inggris kehilangan potensi peningkatan kesejahteraan hingga ribuan poundsterling. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, yang terjadi selama era penghematan (austerity) dan pasca-Brexit. Dampaknya terasa pada produktivitas nasional, yang pada gilirannya menghambat kemakmuran.

Situasi ini diperparah oleh disrupsi global akibat pandemi COVID-19 dan lonjakan harga energi. Tekanan inflasi juga terlihat jelas pada harga pangan, yang melonjak hingga 40% hanya dalam beberapa tahun, memukul daya beli masyarakat secara langsung. Meskipun dampak konflik di Timur Tengah, khususnya perang AS-Israel dengan Iran, tidak seburuk yang dikhawatirkan sebelumnya terhadap ekonomi Inggris, tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan permanen masih sangat besar. Kepemimpinan baru mengisyaratkan perlunya peningkatan investasi dan fokus pada pengembangan keterampilan, serta potensi kontrol negara yang lebih besar terhadap utilitas untuk menekan biaya tagihan.

Tantangan Pasar Kerja dan Generasi Muda

Pertumbuhan ekonomi yang lesu menjadi salah satu faktor utama di balik rendahnya tingkat perekrutan tenaga kerja, yang kini berada pada level terendah dalam lima tahun terakhir. Kelompok usia muda menjadi pihak yang paling terpukul oleh kondisi ini. Keengganan perusahaan untuk merekrut tidak hanya mencerminkan gejolak ekonomi terkini, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti otomatisasi dan kebijakan pemerintah sendiri, termasuk kenaikan upah minimum nasional dan pajak.

Dampak kebijakan ini paling terlihat pada sektor-sektor seperti ritel dan perhotelan, yang merupakan industri yang sangat rentan terhadap peningkatan biaya tenaga kerja dan, yang terpenting, seringkali menjadi sumber utama pekerjaan tingkat pemula. Laporan terbaru menyoroti bagaimana erosi jangka panjang posisi-posisi ini berkontribusi pada peningkatan pengangguran di kalangan pemuda, menambah jumlah mereka yang tidak dalam pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (NEETs). Dikhawatirkan, jumlah NEETs bisa meningkat hingga satu dari enam pemuda, yang berpotensi merusak prospek hidup mereka selama beberapa dekade. Pemerintah baru diharapkan akan mempertimbangkan rekomendasi untuk perombakan radikal dalam cara sektor publik berinteraksi dengan sektor swasta, meskipun implementasinya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Dilema Anggaran, Utang, dan Kebijakan Fiskal

Perdana Menteri baru telah berjanji untuk tetap berpegang pada aturan pemerintah sebelumnya mengenai pinjaman dan pengeluaran. Ini berarti hanya meminjam untuk investasi, bukan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari, dan dalam beberapa tahun ke depan, mengurangi rasio utang terhadap keseluruhan ekonomi. Sebelum konflik AS-Israel dengan Iran pecah, pemerintah memperkirakan memiliki ruang fiskal sekitar £24 miliar. Namun, sebagian besar dari ruang tersebut kemungkinan telah terkikis akibat dampak tidak langsung dari konflik tersebut.

Komitmen untuk mematuhi aturan fiskal menunjukkan kehati-hatian terhadap pasar obligasi, yang merupakan pemberi pinjaman pemerintah. Saat ini, pembayaran bunga atas utang nasional telah menyedot satu dari setiap sepuluh poundsterling yang dihabiskan pemerintah. Bahkan rencana-rencana yang telah diisyaratkan oleh kepemimpinan baru dapat dengan mudah melampaui ruang fiskal yang tersedia, sehingga ambisi mereka mungkin terhambat oleh realitas keuangan. Ada kemungkinan untuk menyesuaikan aturan-aturan ini, misalnya, pasar obligasi mungkin bersimpati terhadap pinjaman untuk investasi jika diyakini akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Alternatifnya, pemerintah dapat mencari sumber dana lain, termasuk melalui pajak atau pemotongan dari area pengeluaran lainnya.

Reformasi Kesejahteraan dan Belanja Pertahanan

Pengeluaran untuk kesejahteraan sosial diperkirakan akan meningkat lebih dari seperempat antara tahun 2025 dan 2030, dengan peningkatan utama pada pembayaran terkait penyakit untuk orang dewasa usia kerja dan tunjangan pensiunan. Mendorong reformasi kesejahteraan terbukti sulit bagi pemerintahan sebelumnya, dan tantangan yang sama akan dihadapi oleh kepemimpinan baru. Para peramal resmi pemerintah telah memperingatkan bahwa biaya penyediaan pensiun negara di bawah sistem "triple lock" – yang meningkatkannya berdasarkan yang tertinggi antara 2,5%, inflasi, atau pendapatan setiap tahun – diperkirakan akan berlipat ganda dalam 50 tahun ke depan.

Menyederhanakan formula ini dapat berarti peningkatan pensiun yang lebih kecil dan akan menghemat puluhan miliar poundsterling, sebuah pendekatan yang didukung oleh banyak ekonom. Namun, langkah ini secara politis sangat sensitif karena berpotensi mengecewakan kelompok pemilih yang berpengaruh. Sementara itu, biaya untuk meningkatkan pertahanan negara juga akan membengkak. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 3,5% dari PDB pada tahun 2035 memerlukan puluhan miliar poundsterling. Menemukan dana ini mungkin berarti memangkas anggaran dari departemen pemerintah lainnya, yang banyak di antaranya sudah menghadapi tekanan anggaran yang ketat, mengingat kendala keuangan publik yang diberlakukan sendiri.

Meskipun tantangan ekonomi yang dihadapi Inggris bersifat domestik, dinamika yang terjadi di salah satu ekonomi terbesar dunia ini memiliki resonansi global. Bagi investor ritel di Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya memantau kesehatan ekonomi global, kebijakan fiskal dan moneter negara-negara maju, serta stabilitas geopolitik. Fluktuasi di pasar keuangan global yang dipicu oleh ketidakpastian di ekonomi besar dapat mempengaruhi sentimen investor, aliran modal, dan harga komoditas, yang pada akhirnya berdampak pada pasar saham dan obligasi di Indonesia. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio, pemahaman akan risiko makroekonomi, dan kewaspadaan terhadap kebijakan bank sentral global tetap menjadi kunci untuk membuat keputusan investasi yang bijak di tengah lanskap ekonomi yang saling terhubung.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan BBC Business.