Eksekutif Perusahaan Air Inggris Raih Gaji Fantastis di Tengah Larangan Bonus

Sektor penyedia air di Inggris Raya kembali menjadi sorotan publik dan regulator. Di tengah kemarahan masyarakat atas tumpahan limbah ke sungai dan laut, serta larangan pemerintah untuk pembayaran bonus bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar lingkungan, beberapa eksekutif puncak justru dilaporkan menerima kenaikan gaji dan pembayaran kompensasi yang signifikan. Situasi ini memicu perdebatan sengit mengenai tata kelola perusahaan, akuntabilitas, dan etika bisnis di tengah krisis lingkungan yang mendera.

Kontroversi Gaji Fantastis di Tengah Krisis Lingkungan

Wessex Water, salah satu penyedia layanan air utama di Inggris barat daya, menjadi pusat perhatian setelah terungkap bahwa CEO-nya, Ruth Jefferson, menerima kenaikan gaji pokok sebesar 14% pada Oktober lalu. Gaji Jefferson melonjak dari £590.000 menjadi £670.000, belum termasuk tunjangan lainnya. Kenaikan ini jauh melampaui rata-rata 3,5% yang diberikan kepada para pekerja, menempatkan gajinya 18 kali lebih tinggi dari gaji karyawan median perusahaan.

Ironisnya, kenaikan gaji ini terjadi di saat Wessex Water sendiri diperkirakan akan terkena larangan pembayaran bonus yang diberlakukan pemerintah mulai tahun 2025. Larangan tersebut menargetkan perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran serius atau gagal dalam uji finansial. Dalam laporannya, Wessex Water mengakui bahwa mereka kemungkinan besar akan melanggar aturan larangan bonus tersebut, terutama terkait dengan metrik lingkungan dan operasionalnya. Perusahaan yang melayani sekitar 2,9 juta pelanggan ini, dan secara tidak langsung dimiliki oleh Yeoh Tiong Lay & Sons Family Holdings dari Malaysia melalui entitas di surga pajak Jersey, telah diizinkan untuk menaikkan tagihan pelanggan sebesar 21% selama lima tahun ke depan untuk mendanai peningkatan infrastruktur.

Total paket remunerasi Jefferson untuk tahun tersebut mencapai £791.000 setelah memperhitungkan pensiun dan tunjangan lainnya. Pihak Wessex Water berdalih bahwa penyesuaian gaji tersebut dilakukan setelah tinjauan setahun menjabat, untuk mendekatkan remunerasi CEO ke patokan pasar, mengingat gaji awalnya sengaja ditetapkan di bawah organisasi sebanding pada saat penunjukan.

Strategi Pembayaran Alternatif dan Sorotan Regulator

Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Wessex Water. Anglian Water, perusahaan air lainnya, juga menarik perhatian setelah memberikan “pembayaran retensi” sebesar £500.000 kepada CEO-nya, Mark Thurston. Pembayaran ini dilakukan oleh perusahaan induk Anglian, yang mengklaim bahwa hal tersebut diizinkan karena tidak terkait dengan kinerja dan bukan merupakan bonus. Anglian berargumen bahwa pembayaran tersebut bertujuan untuk mempertahankan Thurston hingga Januari 2027 dan didanai oleh pemegang saham, bukan pelanggan atau Anglian Water Services.

Laporan tahunan Anglian Water bahkan menyatakan pandangan tegas bahwa larangan bonus tidak membantu dan akan lebih efektif jika fokus pada pemberian penghargaan untuk peningkatan kinerja. Namun, serikat pekerja GMB mengkritik bahwa perusahaan-perusahaan air terus mencari cara untuk menghindari legislasi dan mengisi kantong para eksekutif.

Yorkshire Water, penyedia utilitas swasta Inggris lainnya, juga dilaporkan melanjutkan pembayaran serupa dari perusahaan grup. CEO-nya, Nicola Shaw, menerima £660.000 dari perusahaan induknya, Kelda Holdings. Kurangnya transparansi mengenai pembayaran dari perusahaan induk ini memicu kritik keras dari politisi lokal dan aktivis. Menanggapi hal ini, regulator Ofwat menyatakan akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkan semua pembayaran dari perusahaan grup lainnya di masa depan, demi membangun kembali kepercayaan publik.

Desakan Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi

Gelombang kemarahan publik dan desakan dari serikat pekerja, anggota parlemen, serta regulator menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam tata kelola perusahaan air. Gary Carter, seorang pejabat nasional di serikat GMB, menegaskan bahwa para eksekutif perusahaan air belum belajar dari kemuakan publik terhadap gaji yang tidak masuk akal dan kegagalan perusahaan. Menurutnya, selama mereka bisa menguntungkan diri sendiri, mereka akan terus melakukannya. Beban harus ada pada para menteri dan regulator untuk menemukan cara menghentikan praktik tersebut.

Meskipun perusahaan-perusahaan berdalih bahwa pembayaran tersebut sesuai dengan patokan pasar atau didanai oleh pemegang saham, sentimen publik tetap negatif. Isu ini menyoroti celah dalam regulasi dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan struktur korporasi yang kompleks, termasuk kepemilikan melalui entitas di yurisdiksi pajak yang berbeda, untuk menghindari pengawasan ketat.

Implikasi bagi Investor Ritel Indonesia

Kasus perusahaan air di Inggris ini memberikan pelajaran penting bagi investor ritel di Indonesia. Pertama, ini menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam penilaian investasi. Perusahaan dengan praktik GCG yang buruk atau rekam jejak lingkungan yang meragukan berisiko menghadapi sanksi regulator, denda, dan yang terpenting, kerusakan reputasi yang dapat berdampak negatif pada harga saham jangka panjang. Kedua, investor perlu mewaspadai struktur kepemilikan yang kompleks, terutama jika melibatkan entitas di luar negeri atau di yurisdiksi dengan transparansi yang rendah, karena ini bisa menjadi indikasi potensi risiko tata kelola. Meskipun kasus ini terjadi di Inggris, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi eksekutif adalah universal dan relevan bagi setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal, termasuk di Indonesia.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan The Guardian Business.