Menakar Perlambatan Penyaluran KPR di Tengah Tantangan Daya Beli dan Suku Bunga

Sektor properti nasional menghadapi tantangan yang cukup nyata hingga pertengahan tahun ini. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh perbankan mengalami tren perlambatan pertumbuhan. Data uang beredar dari Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Mei 2026, KPR industri perbankan hanya mampu tumbuh sebesar 4,7% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menunjukkan tren pelemahan jika dibandingkan dengan performa awal tahun yang sempat menyentuh pertumbuhan 5,5% pada Januari 2026.

Tantangan Pasar Primer dan Strategi Adaptasi BTN

Perlambatan ini turut dirasakan oleh pemain utama di pasar perumahan nasional, yaitu Bank Tabungan Negara (BTN). Hingga Juni 2026, outstanding KPR BTN tercatat tumbuh 5,8% secara tahunan menjadi Rp 309,94 triliun. Angka ini melandai jika dikomparasi dengan pertumbuhan sebesar 7,4% pada periode tahun sebelumnya. Jika dirinci, sektor KPR nonsubsidi hanya tumbuh tipis sebesar 2%, sementara KPR subsidi mencatatkan kenaikan yang lebih solid sebesar 8,1%.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa perlambatan di pasar primer dipicu oleh berbagai kendala, mulai dari persoalan perizinan lahan—khususnya di Jawa Barat—hingga permintaan pasar yang belum sepenuhnya pulih, terutama untuk segmen rumah di atas harga Rp 1 miliar. Untuk menyiasati kondisi tersebut, BTN kini mulai mengalihkan fokus ke pasar rumah seken. Kerja sama strategis dengan platform digital seperti Pinhome dan Rumah123 dilakukan untuk mempercepat akses pembiayaan rumah bekas, renovasi, hingga perluasan bangunan agar target pertumbuhan kredit di kisaran 8%–10% tetap dapat dicapai hingga akhir tahun.

Optimisme BSI di Segmen Pembiayaan Syariah

Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) tampak tetap optimistis terhadap prospek pembiayaan griya. Hingga Mei 2026, portofolio pembiayaan griya BSI telah menyentuh Rp 60,8 triliun, tumbuh dari Rp 58,96 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Segmen pembiayaan perumahan syariah tetap menjadi motor penggerak utama bagi kinerja pembiayaan konsumer perusahaan.

Sekretaris Perusahaan BSI, Wisnu Sunandar, menyatakan bahwa tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dengan prinsip syariah menjadi katalis utama. Dengan menjaga rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) di level rendah, BSI mengandalkan sinergi dengan program pemerintah sebagai mesin pertumbuhan. Hal ini diyakini mampu menjaga keberlanjutan ekspansi pembiayaan rumah di tengah iklim ekonomi yang menantang.

Pandangan Ekonom Terkait Prospek Ke Depan

Melihat dinamika yang ada, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy, memprediksi bahwa pertumbuhan KPR masih akan tertahan hingga penutupan tahun 2026. Faktor utamanya masih berkutat pada suku bunga yang tinggi serta tekanan terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit menjadi faktor determinan yang membuat ekspansi tidak seagresif tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun terdapat berbagai insentif dari pemerintah yang bertujuan untuk menggairahkan kembali pasar perumahan, dampak signifikan dari kebijakan tersebut diperkirakan baru akan terasa secara maksimal pada 2027. Hingga saat itu, perbankan diimbau untuk terus melakukan penyesuaian strategi, baik melalui digitalisasi proses pengajuan maupun diversifikasi ke segmen pasar yang lebih stabil, guna menjaga pertumbuhan kinerja di tengah ketidakpastian kondisi makroekonomi.