PM Baru Inggris Hadapi Tantangan Kebijakan Minyak dan Gas Laut Utara

Perdana Menteri baru Inggris, Andy Burnham, yang baru saja menduduki Downing Street, dihadapkan pada serangkaian keputusan krusial yang akan membentuk masa depan industri minyak dan gas di Laut Utara. Kebijakan energi yang akan diambilnya tidak hanya akan memengaruhi lanskap ekonomi Inggris, tetapi juga berpotensi menciptakan riak di pasar energi global.

Kontroversi Proyek Pengeboran dan Izin Baru

Salah satu isu paling mendesak yang menanti Burnham adalah nasib proyek-proyek pengeboran kontroversial seperti Rosebank dan Jackdaw. Meskipun pemerintah Konservatif sebelumnya telah memberikan lampu hijau untuk kedua ladang tersebut, keputusan ini kini berada dalam peninjauan ulang. Kelompok-kelompok lingkungan, termasuk Greenpeace dan Uplift, berhasil mengajukan gugatan hukum, berargumen bahwa dampak iklim penuh dari pembakaran bahan bakar fosil yang akan dihasilkan oleh ladang-ladang ini belum dipertimbangkan secara memadai oleh para menteri.

Meskipun fasilitas produksi sudah tersedia di kedua lokasi, proses panjang oleh Regulator Minyak Bumi Lepas Pantai untuk Lingkungan dan Dekomisioning (Opred) masih berlangsung dan kini berada pada tahap akhir. Konsultasi publik terkait kedua aplikasi ini akan ditutup pada bulan Agustus. Melangkahi proses ini secara prematur hampir pasti akan menyeret pemerintah kembali ke meja hijau. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin Perdana Menteri Burnham akan mengonfirmasi persetujuan untuk Rosebank dan Jackdaw pada hari-hari pertamanya menjabat.

Selain proyek-proyek spesifik tersebut, Burnham juga harus mengambil sikap terhadap izin eksplorasi minyak dan gas baru. Manifesto pemilihan umum Partai Buruh tahun 2024 secara tegas berjanji untuk melarang izin baru, sebuah janji yang segera dilaksanakan oleh Menteri Energi Ed Miliband setelah Partai Buruh berkuasa. Izin ini memberikan hak eksklusif kepada operator untuk mencari deposit hidrokarbon di area laut tertentu.

Namun, pemerintah telah menyetujui konsesi signifikan yang dikenal sebagai "tie-backs". Ini memungkinkan produksi di area tak berizin yang berdekatan dan terhubung dengan infrastruktur di area yang sudah berizin. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk memenuhi komitmen manifesto tanpa melanggarnya secara harfiah. Namun, setiap langkah lebih jauh dari ini akan secara jelas melanggar janji kampanye.

Menariknya, industri minyak dan gas sendiri tidak menunjukkan keinginan besar untuk mendapatkan izin eksplorasi penuh di area dasar laut yang sama sekali belum diketahui. Proyek semacam itu membutuhkan investasi modal yang sangat besar dan merupakan pertaruhan berisiko tinggi. Selama beberapa dekade terakhir, perusahaan minyak raksasa seperti BP, Shell, dan TotalEnergies telah menjual aset-aset mereka kepada operator yang lebih kecil. Misi operator-operator ini bukan untuk melakukan eksplorasi baru, melainkan untuk mengekstraksi sisa-sisa cadangan di ladang-ladang yang sudah diketahui.

Pajak Keuntungan Energi: Dilema Ekonomi dan Politik

Di antara semua opsi kebijakan yang ada, salah satu yang paling diinginkan oleh industri adalah penghapusan Energy Profits Levy (EPL), atau pajak keuntungan tak terduga. Pajak ini diperkenalkan ketika harga energi melonjak tajam pada awal invasi Rusia ke Ukraina, dengan tarif utama sebesar 78%. Industri berpendapat bahwa tarif ini berlaku terlepas dari tinggi atau rendahnya harga minyak dan gas, menjadikan Laut Utara salah satu lokasi investasi yang paling tidak menarik di dunia. Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa investasi di sektor ini memang telah mengering selama beberapa tahun terakhir.

EPL dijadwalkan akan digantikan pada tahun 2030 oleh pajak keuntungan tak terduga lainnya, yang lebih disukai oleh operator karena hanya dipicu ketika harga tinggi dan akan berkurang saat harga rendah. Sementara para politisi sibuk memperdebatkan Jackdaw, Rosebank, dan izin eksplorasi baru, EPL inilah yang paling ingin difokuskan oleh Perdana Menteri baru.

Penghapusan EPL juga cenderung menghadapi oposisi paling sedikit dari kelompok lingkungan. Selain itu, langkah ini sejalan dengan salah satu misi Andy Burnham untuk reindustrialisasi, yaitu dengan mendorong jenis investasi yang menciptakan dan mengamankan lapangan kerja. Namun, secara politis, opsi ini mungkin yang paling tidak "seksi" untuk diambil. Oleh karena itu, keputusan Burnham terkait EPL dapat menjadi indikator apakah ia akan lebih fokus pada pencarian berita utama atau pada langkah-langkah nyata untuk menstimulasi ekonomi.

Implikasi Kebijakan Energi Inggris bagi Investor Indonesia

Kebijakan energi yang diambil oleh pemerintah Inggris, terutama terkait produksi minyak dan gas di Laut Utara dan skema pajak, memiliki potensi untuk memengaruhi pasar energi global. Perubahan pasokan atau sentimen investasi di salah satu produsen utama dapat memengaruhi harga minyak mentah dunia. Bagi investor ritel di Indonesia, fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak, memiliki dampak signifikan. Harga minyak yang lebih tinggi dapat memicu inflasi domestik, memengaruhi biaya subsidi energi pemerintah, dan berpotensi menekan daya beli. Sebaliknya, harga minyak yang stabil atau menurun dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dan menjaga stabilitas harga. Investor perlu memantau perkembangan ini, terutama dampaknya pada saham-saham sektor energi dan transportasi di Bursa Efek Indonesia, serta secara umum terhadap prospek ekonomi makro yang dapat memengaruhi kinerja portofolio investasi mereka.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan BBC Business.