Inggris Modernisasi Hukum Pernikahan Setelah 200 Tahun, Janjikan Fleksibilitas

Pemerintah Inggris tengah menggodok reformasi besar-besaran terhadap undang-undang pernikahan yang telah berusia lebih dari dua abad. Proposal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada pasangan untuk melangsungkan upacara pernikahan yang sah secara hukum di berbagai lokasi tak konvensional, mulai dari hutan hingga pantai, asalkan disetujui oleh petugas pencatat nikah yang terdaftar. Perubahan ini disambut antusias oleh banyak pihak yang merasa aturan lama terlalu kaku, mahal, dan kurang personal.

Aturan Kuno dan Kebutuhan Modernisasi

Saat ini, di Inggris dan Wales, upacara pernikahan atau kemitraan sipil yang sah secara hukum harus dilangsungkan di tempat yang disetujui. Aturan ini sering kali membatasi elemen-elemen penting dalam pernikahan, seperti janji suci, jumlah tamu, atau pilihan musik. Selain itu, ada batasan ketat mengenai siapa yang dapat memimpin upacara pernikahan. Tokoh agama yang berwenang hanya bisa melakukannya di tempat ibadah, sementara petugas pencatat sipil tidak boleh menyertakan konten keagamaan. Para pemuka agama non-resmi (celebrant) bahkan tidak memiliki wewenang hukum untuk menikahkan seseorang sama sekali.

Kekakuan ini telah menimbulkan frustrasi bagi banyak pasangan. Sam dan Courtney Scholey, misalnya, harus mengadakan dua upacara: satu di perpustakaan untuk legalitas dan satu lagi di pedesaan Oxfordshire yang sesuai dengan impian mereka. Bagi Courtney, upacara legal di perpustakaan terasa "tidak penting" dan hanya sekadar formalitas yang harus dipenuhi. Laporan Komisi Hukum pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa undang-undang pernikahan yang berasal dari abad ke-18 dan ke-19 ini "rumit, tidak efisien, tidak adil, dan membatasi secara tidak perlu." David Lammy, yang saat itu menjabat wakil perdana menteri, menyatakan bahwa hukum pernikahan di Inggris dan Wales "belum mengikuti perubahan sosial dan budaya yang membentuk Inggris modern." Ia menambahkan bahwa banyak pasangan merasa terpaksa membayar dua upacara berbeda atau bahkan melangsungkan pernikahan yang tidak diakui secara hukum.

Fleksibilitas Lokasi dan Personalisasi Upacara

Proposal baru ini akan mengubah model regulasi dari yang "berbasis bangunan" menjadi "berbasis petugas pencatat nikah," mirip dengan yang telah diterapkan di Skotlandia dan Irlandia Utara bertahun-tahun lalu. Pergeseran ini diharapkan membuka pintu bagi upacara yang lebih personal dan bermakna.

• Nicky Brown, 57 tahun, mengungkapkan keinginannya untuk bertukar janji di sudut Wales yang indah, bahkan "di ladang penuh domba," hanya dengan disaksikan oleh kedua ibu mereka. Ia dan pasangannya telah menunda pernikahan karena tidak ada pilihan legal dan terjangkau yang mencerminkan keinginan mereka.
• Miranda Allard, 66 tahun, menceritakan pengalamannya 40 tahun lalu saat harus berjuang keras mendapatkan izin untuk upacara antaragama di taman orang tuanya. Ia merasa terkejut bahwa pasangan saat ini masih menghadapi hambatan serupa.
• Bagi komunitas LGBT Kristen, perubahan ini juga membawa harapan. Isabel Sinagola, 33 tahun, menyoroti bahwa mereka saat ini tidak dapat melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan karena tidak bisa menikah di Gereja Inggris dan tidak bisa menyertakan konten keagamaan dalam upacara sipil.
• Seorang pendeta bernama Father John juga berharap dapat melakukan upacara di berbagai tempat, meyakini bahwa "pernikahan adalah tentang komitmen seumur hidup di hadapan Tuhan, dan bagi beberapa pasangan, latar tempat dapat membuat momen sakral itu menjadi lebih personal dan berkesan."

Harapan Biaya Lebih Terjangkau

Selain fleksibilitas, banyak yang berharap perubahan ini akan menawarkan pilihan pernikahan yang lebih terjangkau. Carl Jones, yang telah bersama pasangannya selama 20 tahun, belum menikah karena biaya pernikahan yang terlalu tinggi. "Kami ingin menikah tetapi tidak akan, karena biayanya terlalu mahal," ujarnya. Ia mempertanyakan mengapa putrinya yang berusia 12 tahun tidak boleh hadir jika mereka memilih upacara yang paling sederhana dengan hanya dua saksi.

Namun, ada juga skeptisisme mengenai seberapa besar dampak perubahan ini terhadap biaya pernikahan. Menurut aplikasi perencana pernikahan Hitched, rata-rata biaya pernikahan di Inggris telah melonjak menjadi £21.990. Pendeta Tom Kennar berpendapat bahwa yang mahal bukanlah pernikahan itu sendiri, melainkan "ekstra" yang diinginkan sebagian besar pasangan modern. Meskipun demikian, peluang untuk memilih lokasi yang tidak memerlukan biaya sewa gedung yang mahal atau membatasi jumlah tamu dapat memberikan alternatif yang lebih hemat bagi mereka yang menginginkannya.

Bagi investor ritel di Indonesia, perubahan undang-undang pernikahan di Inggris ini mungkin tidak memiliki implikasi langsung yang signifikan terhadap pasar saham atau ekonomi domestik. Ini adalah reformasi sosial dan hukum yang spesifik untuk Inggris. Namun, secara lebih luas, tren global menuju personalisasi pengalaman konsumen dan efisiensi biaya, yang tercermin dalam perubahan ini, dapat diamati di berbagai sektor. Meskipun demikian, dampaknya terhadap keputusan investasi di pasar Indonesia cenderung minimal, mengingat sifat lokal dari kebijakan ini.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan BBC Business.