Lonjakan Restitusi PPN Batu Bara, DJP Pastikan Pemeriksaan Ketat

Restitusi PPN Batu Bara Melonjak

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto buka suara terkait lonjakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor batu bara. Ia memastikan seluruh proses pengembalian pajak dilakukan melalui pemeriksaan yang ketat dan hati-hati untuk menjamin validitas klaim wajib pajak.

“Kami pastikan pemeriksaan solid. Memang ada kenaikan restitusi signifikan, tetapi semua melalui proses yang sangat hati-hati,” ujar Bimo (6/5/2026).

Hak Restitusi dan Investasi Besar

Bimo menegaskan bahwa industri batu bara sebagai barang kena pajak memiliki hak untuk mengajukan restitusi PPN. Lonjakan restitusi pada 2025 erat kaitannya dengan tingginya investasi perusahaan tambang saat harga batu bara masih tinggi.

Vendor dan pemasok memungut PPN dalam jumlah besar.
Ketika kondisi industri berubah, perusahaan mengalami posisi lebih bayar pajak.
Hal ini berujung pada kenaikan restitusi yang wajar secara administrasi.

Tekanan Profitabilitas Industri

Selain restitusi, pemerintah juga menyoroti penurunan profitabilitas industri batu bara pada 2025. Pembayaran cicilan pajak sebelumnya masih mengacu pada kinerja saat harga batu bara tinggi, sehingga terjadi ketidakseimbangan ketika harga turun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut negara harus menanggung beban pengeluaran restitusi PPN sebesar Rp25 triliun.

PMK 28/2026: Pengetatan Mekanisme Restitusi

Untuk mengendalikan restitusi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Aturan ini berlaku mulai 1 Mei 2026 dengan ketentuan:

Batas maksimal restitusi PPN dipangkas dari Rp5 miliar menjadi hanya Rp1 miliar per masa pajak.
Proses restitusi diharapkan lebih rapi dan terkendali.

Kesimpulan

Lonjakan restitusi PPN batu bara mencerminkan dampak investasi besar di masa harga tinggi. Pemerintah merespons dengan pengetatan aturan melalui PMK 28/2026 untuk menjaga penerimaan negara. Kebijakan ini diharapkan menyeimbangkan hak wajib pajak dengan kebutuhan fiskal, sekaligus memastikan sistem perpajakan tetap transparan dan akuntabel.