Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan berbagai dampak ekonomi yang akan muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.
Dampak Ekonomi Bervariasi di Setiap Daerah
Sri Mulyani menyatakan bahwa dampak keseluruhan terhadap perekonomian akan bervariasi tergantung pada masing-masing daerah. Dalam konferensi pers di Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2/2025), ia menyampaikan:
> “Untuk saat ini, tidak ada pengurangan total belanja di daerah. Yang dilakukan adalah refocusing, sehingga dampak agregat perekonomian tentu akan berbeda-beda di setiap daerah.”
Potensi Dampak Positif dari Realokasi Anggaran
Sri Mulyani menambahkan bahwa jika realokasi anggaran dilakukan pada aktivitas yang menghasilkan efek pengganda yang sama atau bahkan lebih besar, maka dampaknya terhadap perekonomian akan jauh lebih positif.
Pemantauan Efisiensi Anggaran
Menteri Keuangan menegaskan akan terus memantau dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga. Hal yang paling penting adalah memastikan pelayanan publik dan birokrasi tidak terganggu.
> “Semangat untuk membangun efisiensi dalam birokrasi akan tetap dijaga, karena hal ini sangat penting untuk penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien,” jelas Sri Mulyani.
Kebijakan Sesuai Arahan Presiden
Kebijakan efisiensi anggaran ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Total belanja yang diperintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp306,69 triliun.
Komitmen pada Efisiensi APBN
Pemerintah, melalui Sri Mulyani, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan prinsip efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melakukan pemotongan anggaran.
> “Inti dari upaya untuk menciptakan efisiensi dalam birokrasi akan terus dijaga, karena hal ini sangat penting untuk memastikan birokrasi yang efektif dan efisien,” ungkap Sri Mulyani.
Pedoman Penyusunan APBN 2026
Sri Mulyani juga menginformasikan bahwa hasil rekonstruksi anggaran setelah penerapan efisiensi tahun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBN untuk tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) yang membahas Anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
> “Kami juga sepakat bahwa hasil dari exercise K/L 2025 akan menjadi dasar, untuk membangun budaya efisiensi baru di K/L, sehingga hasil dari efisiensi tahun 2025 akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2026,” tambah Sri Mulyani pada Kamis (13/2/2025).
1 thought on “Sri Mulyani Bicara Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Perekonomian Indonesia”