UU BUMN Baru Mempercepat Proses Merger dan Penutupan Perusahaan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan mempercepat proses merger dan penutupan perusahaan milik negara.
Sebelumnya, proses likuidasi BUMN dapat berlangsung selama bertahun-tahun, namun dengan revisi regulasi ini, penutupan perusahaan hanya akan memerlukan waktu enam bulan.
Poin Positif UU BUMN Baru
“RUU BUMN yang baru memiliki tiga poin positif, salah satunya adalah percepatan dalam konsolidasi BUMN, baik itu penutupan maupun penggabungan. Proses yang biasanya memakan waktu 2-3 tahun kini bisa diselesaikan dalam enam bulan,” jelas Erick saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025).
“Ketika kita mengevaluasi perusahaan yang tidak sehat, dari 114 perusahaan, sudah ada 47 yang dikonsolidasikan, dan dari 47 tersebut, 40 di antaranya sudah dalam kondisi sehat, sementara 7 lainnya memerlukan restrukturisasi,” tambahnya.
Strategi Restrukturisasi dan Konsolidasi
Beberapa langkah yang diambil pemerintah dalam UU BUMN yang terbaru meliputi restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Erick menekankan bahwa perubahan undang-undang ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa BUMN berfungsi sebagai penggerak utama dalam perekonomian nasional.
Dukungan DPR RI dan Presiden
Dia memberikan apresiasi kepada DPR RI yang telah menyetujui RUU tersebut. Selain itu, dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mampu bersaing di tingkat global, di mana BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kami melihat BUMN sebagai aset strategis negara yang memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi. BUMN harus terus mengalami transformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan mampu bersaing di pasar global,” ujar Erick.
Rencana Merger Perusahaan BUMN
Erick Thohir menyebut bahwa ada tiga hal positif dari RUU BUMN yang baru, salah satunya adalah percepatan konsolidasi BUMN. Ia percaya bahwa dengan restrukturisasi, reorganisasi, dan konsolidasi, BUMN bisa menjadi lebih efisien dan fokus.
Daftar Perusahaan BUMN yang Akan Dimerger
Kementerian BUMN memiliki rencana untuk merger beberapa perusahaan BUMN, terutama di sektor konstruksi. Berikut adalah beberapa perusahaan yang direncanakan untuk merger:
- PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA): Direncanakan untuk meningkatkan kinerja kedua perusahaan.
- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani: Menggabungkan perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan.
- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Indonesia (Pelni), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Pelindo akan menjadi holding company, sementara Pelni dan ASDP akan beroperasi sebagai entitas usaha di bawahnya.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero): Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah menjadi tiga entitas utama.
Merger Garuda Indonesia dengan InJourney
Kementerian BUMN memang memiliki rencana untuk merger Garuda Indonesia dengan InJourney. InJourney adalah holding BUMN yang mencakup berbagai entitas di sektor aviasi dan pariwisata, seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT Hotel Indonesia Natour, dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.
Tujuan Rencana Penggabungan
Rencana penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Garuda Indonesia di pasar dan meningkatkan sinergi antara kedua entitas. Proses diskusi dan penjajakan sudah berlangsung intensif, dan Garuda Indonesia menyambut baik rencana penggabungan ini.
