BNI (BBNI): Jejak Sejarah Pendirian Bank Nasional Pertama Indonesia di Tengah Perjuangan Kedaulatan

Visi Kedaulatan Ekonomi: Debat Pendirian Bank Sentral

Di tengah hiruk pikuk awal kemerdekaan Indonesia, kebutuhan akan lembaga keuangan yang kokoh dan berdaulat menjadi prioritas utama. Dua tokoh ekonomi terkemuka, Margono Djohohadikusumo dan Soerachman, memiliki pandangan yang berbeda namun sama-sama krusial mengenai bagaimana Indonesia harus membangun fondasi perbankannya. Margono, yang saat itu menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung, berkeyakinan bahwa Indonesia harus mendirikan bank sentral yang sepenuhnya lahir dari keringat dan upaya bangsa sendiri, bukan sekadar mewarisi atau menghidupkan kembali institusi asing.

Sebaliknya, Soerachman, Menteri Kemakmuran kala itu, cenderung melihat efisiensi dalam menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank buatan Belanda yang telah lama mengawal ekonomi Hindia Belanda. Argumennya didasari pada pengalaman DJB yang panjang serta ketersediaan tenaga ahli yang mumpuni, sehingga Indonesia tidak perlu memulai dari nol. Perdebatan ini mencapai puncaknya ketika Belanda menunjukkan niat untuk kembali menjajah dan, yang lebih mengkhawatirkan, berencana mengaktifkan kembali DJB sebagai bank sentral di bawah izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 2 Januari 1946. Langkah ini jelas merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama dengan rencana DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda yang berpotensi mengacaukan stabilitas finansial negara yang baru merdeka.

Lahirnya BNI (BBNI) di Tengah Ancaman Asing

Dalam situasi genting tersebut, gagasan Margono Djohohadikusumo untuk mendirikan bank nasional menjadi semakin relevan dan mendesak. Ia bergerak cepat, mengantongi restu dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk mendirikan Bank Negara Indonesia. Proses pendiriannya telah dimulai sejak September 1945, dan tidak hanya terbatas pada pembentukan BNI, tetapi juga mencakup upaya untuk mengelola Yayasan Poesat Bank Indonesia, sebuah yayasan perbankan milik negara.

Pemerintah Indonesia secara resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BBNI) sebagai bank sentral pada tanggal 5 Juli 1946, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1946. Selain mengemban tugas sebagai bank sentral, BNI juga diberi mandat untuk berfungsi sebagai bank umum, melayani berbagai kebutuhan perbankan seperti pemberian kredit, penerbitan obligasi, serta penerimaan simpanan giro, deposito, dan tabungan. Margono Djohohadikusumo dipercaya untuk memimpin BNI pada awal berdirinya, dengan modal yang dihimpun dari patungan rakyat Indonesia. Namun, perjalanan awal BNI tidaklah mudah. Bank ini harus menjadi garda terdepan dalam pertempuran ekonomi melawan DJB Belanda, terutama dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk melawan uang NICA buatan DJB.

Sayangnya, di lapangan, banyak wilayah yang kembali jatuh ke tangan Belanda, menyebabkan operasional BNI sebagai bank sentral terhambat. Banyak cabang BNI di daerah terpaksa tutup, dan aset-asetnya dirampas oleh pihak Belanda, menunjukkan betapa beratnya perjuangan BNI di masa-masa awal kemerdekaan.

Transformasi BNI (BBNI): Dari Bank Sentral Menjadi Bank Komersial

Setelah perang melawan Belanda berakhir pada tahun 1949, Bank Negara Indonesia (BBNI) mulai aktif kembali, berupaya memulihkan operasionalnya yang sempat terganggu. Namun, perannya sebagai bank sentral secara bertahap memudar. Titik balik terjadi pada tahun 1953, ketika pemerintah Indonesia mengambil alih De Javasche Bank (DJB) dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia, yang kemudian secara resmi mengemban tugas sebagai bank sentral negara.

Dengan demikian, status bank sentral dari BNI secara resmi dicabut pada tahun 1968. Sejak saat itu, BNI bertransformasi menjadi bank umum milik negara, atau yang lebih dikenal sebagai bank pelat merah. Perubahan ini menandai babak baru bagi BNI, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bank komersial terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan kode saham BBNI yang dikenal luas di Bursa Efek Indonesia.

Bagi investor ritel di Indonesia, kisah pendirian BNI (BBNI) ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cerminan dari ketahanan dan peran strategis sebuah institusi keuangan dalam perjalanan bangsa. Memahami akar sejarah BBNI dapat memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai fondasi perusahaan, kemampuannya beradaptasi di tengah tantangan, serta komitmennya terhadap pembangunan ekonomi nasional, yang semuanya merupakan faktor penting dalam menilai potensi investasi jangka panjang.

Disadur dan ditulis ulang oleh redaksi Regular Investor dari pemberitaan CNBC Indonesia.