Menkeu Purbaya Siap Copot Dirjen Bea Cukai Jika Terbukti Suap, Prabowo Minta Reformasi Total
Pernyataan Tegas Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengambil langkah tegas berupa pencopotan terhadap Direktur Jenderal Bea Cukai jika terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi importasi.
“Harusnya iya [saya copot] kalau terbukti [menerima suap],” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Purbaya menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan terus memantau jalannya persidangan yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus Suap Rp2,94 Miliar
Dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta (20/5/2026), jaksa KPK mengungkap bahwa Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menerima suap sebesar Sin$213.600 atau sekitar Rp2,94 miliar dari bos Blueray Cargo, John Field.
Amplop coklat berkode “1-DIR” disebut diserahkan kepada pejabat Bea Cukai melalui perantara. Jaksa KPK Takdir Suhan menegaskan bukti tersebut mengarah langsung kepada Dirjen Bea Cukai.
Desakan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto turut menyoroti kasus ini. Dalam pidato pembukaan KEM-PPKF 2027 di DPR RI, Prabowo meminta Menkeu segera mengganti pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus bekerja cepat dan tidak boleh bersikap santai. Ia menegaskan bahwa ASN bisa diberhentikan jika terbukti tidak menjalankan tugas dengan benar.
Makna Reformasi Bea Cukai
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas lembaga strategis yang berperan besar dalam penerimaan negara.
- Purbaya menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas.
- Prabowo menekankan pentingnya reformasi total demi masa depan bangsa.
Langkah tegas terhadap pimpinan Bea Cukai dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kesimpulan
Kasus dugaan suap di Bea Cukai menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menegakkan integritas birokrasi. Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya dan desakan Presiden Prabowo, publik menanti langkah nyata reformasi yang dapat memperkuat tata kelola dan menjadikan Indonesia lebih bersih serta berwibawa di mata rakyat.



Post Comment