Dampak Tarif Resiprokal Trump terhadap Ekspor Indonesia: Ancaman dan Solusi Strategis

Dampak Tarif Resiprokal Trump terhadap Ekspor Indonesia

Presiden Donald Trump telah mengumumkan penerapan tarif resiprokal hingga 54 persen terhadap lebih dari 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32 persen. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya saing ekspor Indonesia, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa tarif tinggi ini akan meningkatkan harga jual produk Indonesia, mendorong pembeli beralih ke negara lain, dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Sektor ekspor non-migas, sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terancam mengalami penurunan signifikan jika kebijakan ini tidak segera ditanggapi.

Solusi Strategis untuk Menghadapi Ancaman Tarif

Syafruddin menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah Indonesia. Ia mengusulkan pembentukan koalisi perdagangan berbasis tarif nol bersama negara-negara berkembang lainnya yang terdampak kebijakan Trump. Model perdagangan bebas yang adil, tanpa diskriminasi dan sanksi sepihak, dapat menjadi pendorong integrasi ekonomi Selatan-Selatan, memperluas pasar, dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global.

Reformasi Ekspor Nasional: Diversifikasi dan Inovasi

Kebijakan tarif ini juga menjadi momentum untuk mereformasi ekspor nasional. Indonesia perlu mempercepat diversifikasi pasar ke wilayah Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, serta mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi. Transformasi industri menuju ekspor berbasis inovasi dan teknologi adalah solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada margin harga rendah.

Ancaman terhadap Stabilitas Perdagangan Global

Syafruddin menilai kebijakan tarif Trump sebagai distorsi yang mengancam stabilitas perdagangan global. Jika negara lain mengikuti jejak ini, relevansi World Trade Organization (WTO) akan terancam, dan proteksionisme dapat menjadi norma baru. Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan sistem perdagangan yang adil, terbuka, dan inklusif.

Ketidakproporsionalan Tarif dan Kepentingan Geopolitik

Melalui analisis data, Syafruddin menunjukkan ketidakproporsionalan tarif yang dikenakan kepada Indonesia dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Tiongkok. Kebijakan ini lebih mencerminkan strategi geopolitik untuk menekan negara mitra dagang agar tunduk pada kepentingan ekonomi domestik AS.

Dengan langkah strategis dan reformasi yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini dan memperkuat posisi dalam perdagangan global. Kebijakan tarif ini bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional.