Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi serta prosedur izin impor apabila stok dalam negeri tidak mencukupi.
Tujuan Perpres
Menurut informasi dari ANTARA pada Minggu (9/2/2025), Prabowo menandatangani Perpres tersebut pada 30 Januari 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. “Pengelolaan Pupuk Bersubsidi bertujuan untuk mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi demi mencapai ketahanan pangan,” demikian tertulis dalam Perpres tersebut.
Fokus Utama Perpres
Aturan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan tepat jenis, jumlah, harga, lokasi, waktu, mutu, dan penerima. Penetapan Pupuk Bersubsidi mencakup sasaran penerima, jenis komoditas yang dituju, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, serta ketersediaan stok.
Sasaran dan Jenis Pupuk Bersubsidi
Dalam peraturan ini, pupuk bersubsidi tidak hanya ditujukan untuk sektor pertanian, tetapi juga untuk penerima yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan. Hal ini akan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan usulan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Jenis pupuk bersubsidi yang disediakan meliputi:
- Urea
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik
- Pupuk SP 36
- Pupuk ZA
Namun, perubahan jenis pupuk bersubsidi dapat ditentukan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator.
Pengadaan Pupuk dari Luar Negeri
Di sisi lain, dalam Perpres pada Pasal 11 (2) ditegaskan bahwa pengadaan pupuk bersubsidi dari luar negeri dapat dilakukan jika BUMN Pupuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk subsidi. BUMN Pupuk juga bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga titik serah.
Tanggung Jawab Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Penerima pupuk bersubsidi antara lain:
- Gapoktan
- Pokdakan
- Pengecer
- Koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk
Gapoktan, Pokdakan, dan pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani dan pembudidaya ikan. Namun, syarat penerima pupuk bersubsidi nantinya diatur dalam Peraturan Menteri secara terpisah. Penerima pupuk bersubsidi harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
“Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan,” demikian isi Perpres tersebut.
Kesimpulan
Dengan Perpres No. 6 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto berupaya mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peraturan ini memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan, serta mengatur prosedur impor jika stok dalam negeri tidak mencukupi.
