Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja menteri dan juga perwakilan menteri enam bulan setelahnya dilantik pada 21 Oktober 2024, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, di Dialog Kondisi Keuangan Kadin bersatu Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 dalam Menara Kadin, Jakarta.
“Evaluasi akan dilaksanakan pada bulan Maret atau April tahun 2025,” kata adik kandung Prabowo itu.
CEO Arsari Grup itu menyebut, Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan juga duta menterinya apabila terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata ia juga salah satunya tindakan korupsi ataupun tidak ada bekerja secara efisien.
“Dia (Prabowo) orangnya tegas,” ujar Hashim.
Prabowo di sidang kabinet pertamanya, Rabu, mengingatkan para menteri untuk mengempiskan kegiatan seremonial atau kunjungan ke luar negeri yang tidak ada terlalu penting.
“Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu berbagai sarasehan, terlalu berbagai konferensi, terlalu berbagai perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” katanya.
“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah perkembangan sektor ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain ya. Saya minta efisien.”
Prabowo juga minta kabinetnya untuk memangkas birokrasi dan juga meninjau ulang proyek-proyek mercusuar.
“Pelajari kembali semua proyek, jangan ada proyek yang digunakan mercusuar, semua ditujukan terhadap yang mana saya komunikasikan pada pidato saya di dalam depan majelis perwakilan rakyat pada hari pelantikan saya,” katanya.
Belum diketahui apakah evaluasi yang digunakan diwujudkan Prabowo nantinya akan disertai reshuffle kabinet. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, penggantian menteri direalisasikan pertama kali pada Agustus 2015 atau 10 bulan setelahnya pelantikan.
Hashim juga bicara tentang kegelisahan warga terhadap besarnya jumlah keseluruhan anggota Kabinet Merah Putih yang sampai 48 menteri juga 55 perwakilan menteri.
Menurut dia, yang digunakan terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian itu. “Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa.”
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan total kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak ada efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator juga 41 kementerian teknis.
Fadhil mengkaji pembaharuan akan menimbulkan tantangan ke masa awal pemerintahan Prabowo lebih banyak berat. “Risiko dari kabinet super gemuk di 1-2 tahun ke depan, selain perihal inefisiensi, gerakannya telah pasti lamban,” kata ia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.
Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat di pelaksaan berubah-ubah kegiatan serta visinya. Tantangan lain yang mana akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berubah-ubah menteri koordinator kemudian badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan juga satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.
Ia menambahkan akan ada hambatan tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas serta fungsinya bisa saja cuma saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang dimaksud juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.
Ilona Estherina berkontribusi di penulisan artikel ini.
IMF Sebut Pertumbuhan Sektor Bisnis 5,1 Persen, Bos BCA: Bisa 8 Persen seperti Target Prabowo tapi Ada Syaratnya
Artikel ini disadur dari Prabowo Akan Evaluasi Kinerja Kabinet dalam 6 Bulan, Hashim Djojohadikusumo: Dia Tegas
