JAKARTA – Negara-negara BRICS menentang keras juga mengutuk praktik sanksi yang mana tidak ada sah dan juga bermotif kebijakan pemerintah yang mana merobohkan pengerjaan negara lain. Hal itu menjadi salah satu poin pengumuman dengan yang dimaksud diadopsi pada KTT BRICS ke-16 ke Kazan, Rusia.
Berjudul “Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan juga Security Global yang tersebut Adil,” Deklarasi Kazan setebal 33 halaman dirilis pada hari Rabu (23/10) pasca rangkaian perjumpaan multiformat oleh para pemimpin BRICS.
“Kami sangat prihatin dengan dampak yang mana mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidaklah sah, satu di antaranya sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” demikian bunyi pemberitahuan yang disebutkan seperti dilansir Russia Today, Kamis (24/10/2024).
Pernyataan bersatu yang disebutkan menunjukkan bahwa tindakan yang disebutkan tiada konsentris dengan aturan WTO, mengacaukan Piagam PBB, serta membahayakan sistem perdagangan multilateral. Sanksi yang disebutkan juga berdampak negatif pada peningkatan ekonomi, energi, kesehatan, dan juga ketahanan pangan yang dimaksud memperburuk kemiskinan dan juga tantangan lingkungan.
Deklarasi yang disebutkan menggarisbawahi bahwa tindakan pemaksaan sepihak, antara lain pada bentuk sanksi kegiatan ekonomi sepihak kemudian sanksi sekunder yang dimaksud bertentangan dengan hukum internasional.
Sanksi ilegal itu juga dinilai miliki implikasi yang tersebut luas terhadap hak asasi manusia, diantaranya hak untuk pembangunan, dari populasi umum negara-negara yang berubah menjadi sasaran, yang digunakan secara bukan proporsional memengaruhi warga miskin kemudian orang-orang pada situasi rentan. “Oleh oleh sebab itu itu, kami menyerukan penghapusannya,” tegas BRICS di pernyataannya.
Anggota kelompok yang dimaksud sudah memperdalam hubungan kegiatan ekonomi merek serta menguatkan kerja identik meskipun ada sanksi Barat yang tersebut belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan juga ancaman sanksi sekunder. Amerika Serikat serta sekutunya sudah pernah memperkenalkan banyak pembatasan terhadap Moskow, membekukan sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia, juga memberikan sanksi untuk individu kemudian entitas, di antaranya merek yang dimaksud berpindah dalam sektor energi, logam kemudian pertambangan, serta keuangan.
Moskow sudah pernah berulang kali mengutuk pembatasan yang dimaksud sebagai tindakan ilegal, menanggapi dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat serta menyampaikan peringatan tindakan balasan lainnya.
Sementara itu, beberapa politisi juga diplomat Barat tingkat membesar telah dilakukan mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia bukan efektif, dan juga menyadari ruang lingkup pembatasan lebih banyak lanjut semakin menyempit.
Artikel ini disadur dari BRICS Melawan! Tegas Menolak Sanksi Ilegal Barat
