Efisiensi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Masih Terbatas

Rencana Pemangkasan dan Simulasi Efisiensi

Pemerintah berencana memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp40 triliun dari pagu awal Rp355 triliun. Namun, sejumlah ekonom menilai langkah tersebut masih jauh dari cukup untuk memperbaiki kondisi fiskal. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menyebut ruang efisiensi MBG bisa mencapai Rp150 triliun atau sekitar 40% dari total anggaran.

Simulasi efisiensi tersebut mencakup penajaman sasaran penerima agar lebih fokus pada kelompok rentan (Rp75–Rp85 triliun), penghapusan belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan gizi (Rp25–Rp30 triliun), efisiensi logistik dan distribusi (Rp25–Rp30 triliun), serta rasionalisasi biaya administrasi dan kelembagaan (Rp15–Rp20 triliun). Menurut Badiul, pendekatan ini sejalan dengan prinsip value for money dalam pengelolaan APBN.

Tata Kelola Pengadaan dan Fokus Program

Badiul menekankan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebatas pengurangan anggaran, melainkan momentum untuk mengevaluasi desain kebijakan, tata kelola, efektivitas belanja, dan akuntabilitas penggunaan APBN. Ia menyoroti polemik pengadaan ompreng, kendaraan operasional, televisi, dan belanja pendukung lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi.

Menurutnya, fokus utama APBN seharusnya adalah kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap penurunan stunting. Keberhasilan MBG bukan ditentukan oleh besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan oleh seberapa besar dampaknya terhadap perbaikan gizi anak dan pembangunan sumber daya manusia.

Pengawasan Kemenkeu dan Realisasi Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi anggaran MBG senilai Rp40 triliun atau lebih besar. Usulan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan. Purbaya menegaskan Kemenkeu akan ikut mengawasi penggunaan anggaran MBG hingga ke daerah melalui jaringan kantor vertikal di seluruh kabupaten dan kota, dengan evaluasi setiap dua bulan.

Model pengawasan ini diharapkan lebih independen karena dilakukan pihak di luar BGN, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan. Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi anggaran MBG hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik 17,53% dibandingkan April. Dari total 63,13 juta penerima manfaat, sebanyak 48,9 juta adalah siswa, sementara 14,3 juta sisanya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Prospek Efisiensi dan Dampak Fiskal

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah APBN harus memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemangkasan Rp40 triliun dinilai masih terbatas dibandingkan potensi efisiensi Rp150 triliun. Pemerintah perlu memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi dan penurunan stunting, bukan sekadar memperbesar belanja aset.

Efisiensi yang terarah pada kualitas program dan tata kelola pengadaan akan menjadi kunci agar MBG tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi juga instrumen pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.