Sri Mulyani: Defisit APBN 2026 Masih Signifikan, Pemerintah Fokus pada Pengelolaan Utang yang Hati-Hati

Proyeksi Defisit APBN 2026 Masih Signifikan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 masih berada pada level yang cukup signifikan, yakni di kisaran 2,48% hingga 2,58% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Walaupun Pak Hanif Dhakiri menyampaikan defisitnya tipis, tapi sebenarnya masih cukup tebal. Kami akan tetap menjaga di angka 2,53% dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (7/7/2025).

Komitmen Pemerintah: Pengelolaan Utang yang Hati-Hati dan Transparan

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola pembiayaan dan utang secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan, sesuai dengan perhatian masyarakat dan arahan dari DPR.

“Kami akan terus menjaga pengelolaan pembiayaan dan utang sesuai amanat yang disampaikan oleh masyarakat dan pimpinan DPR,” tegasnya.

Optimalisasi Pendapatan Negara

Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan melalui optimalisasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta penyesuaian target penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami akan terus berupaya keras agar pendapatan negara bisa tercapai di kisaran 11,71% hingga 12,31% dari PDB,” jelas Sri Mulyani.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026

Dalam pembahasan bersama Komisi XI DPR RI, pemerintah telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026, antara lain:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,2% – 5,8%
• Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900 per USD
• Inflasi: 1,5% – 3,5%

Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas pembahasan yang mendalam dari Komisi XI DPR RI dan menyatakan bahwa hasil kesepakatan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2025.

Tantangan dan Langkah Strategis

Menkeu mengakui bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8%, dibutuhkan upaya ekstra keras. Pemerintah akan merancang kebijakan yang menyentuh sisi permintaan (aggregate demand) dan penawaran (aggregate supply) dalam nota keuangan mendatang.

“Kami akan terus mengembangkan desain RAPBN 2026 dalam satu bulan ke depan berdasarkan masukan dari Komisi XI dan Badan Anggaran,” tutupnya.