Realisasi Belanja Pemerintah Pusat April 2025: Tren dan Dampak pada Ekonomi Nasional

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat April 2025: Tren dan Dampak pada Ekonomi Nasional

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa hingga 30 April 2025, Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp546,8 triliun, atau 20,2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, faktor utama penyebabnya adalah absennya alokasi anggaran untuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebelumnya hadir pada awal tahun 2024.

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L)

Total belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga April 2025 mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari APBN. Belanja ini mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang, dan bantuan sosial.

Di antara berbagai sektor, belanja pegawai mencapai Rp102 triliun atau 33,3 persen dari APBN, mengalami peningkatan sekitar 6 persen dibandingkan tahun 2024 karena adanya perekrutan pegawai baru.

Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) telah merealisasikan anggaran Rp7,3 triliun, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) telah tersalurkan sebesar Rp1,5 triliun. Kartu sembako juga mencapai Rp10,9 triliun, mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Belanja Non-K/L dan Subsidi

Selain itu, belanja non-K/L, yang mencakup pembayaran manfaat pensiun dan subsidi, telah mencapai Rp293,1 triliun atau 19 persen dari APBN. Pembayaran pensiun sendiri telah menyentuh Rp70,8 triliun, dengan peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55 ribu orang dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, berbagai subsidi mengalami peningkatan:

• Subsidi BBM naik 1,6 persen, dengan konsumsi mencapai 4,35 juta kiloliter.
• Subsidi LPG 3 kg tumbuh 3,8 persen.
• Pelanggan listrik bersubsidi meningkat 4,2 persen menjadi 42 juta pelanggan.
• Subsidi pupuk mencapai 2,3 juta ton, meningkat 33,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Program Prioritas: Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu program utama pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), telah mengalami perkembangan pesat. Hingga 21 Mei 2025, realisasi anggaran MBG mencapai Rp3 triliun, dengan hampir 4 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.

Sebanyak 1.386 dapur umum telah beroperasi, dengan target mencapai 82,9 juta penerima MBG pada kuartal IV-2025. Untuk mendukung hal ini, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun.

Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah juga berinvestasi dalam pendidikan dengan alokasi Rp2 triliun untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda dan pengembangan dana abadi sekolah unggulan. Selain itu, renovasi tahap pertama 65 sekolah rakyat berjalan dengan anggaran Rp396 miliar, serta revitalisasi 10.440 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah.

Di sektor kesehatan, belanja telah mencapai Rp47,6 triliun, digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), vaksinasi, pemberian makanan tambahan, dan bantuan operasional ke lebih dari 10.000 puskesmas. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pun mengalami peningkatan dengan 4,4 juta pendaftar, terutama dari kelompok usia produktif.

Ketahanan Pangan dan Pengadaan Beras oleh Bulog

Wamenkeu juga menyoroti keberhasilan Bulog dalam pengadaan beras, dengan pembelanjaan Rp15,15 triliun untuk membeli 1,46 juta ton gabah dan 0,47 juta ton beras.

Cadangan beras nasional kini mencapai 3,73 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, berkat reformasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025.

Kesimpulan

Realisasi belanja pemerintah per April 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan alokasi yang terus berjalan sesuai rencana, diharapkan kebijakan APBN dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.