Danantara: Transformasi Besar bagi Perusahaan BUMN ?

Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan menyaksikan peluncuran resmi Danantara, badan pengelola baru yang akan menangani beberapa perusahaan BUMN besar. Perusahaan yang berada di bawah pengelolaan Danantara meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

Struktur Kepengurusan

Pengurus utama dari Danantara adalah Menteri BUMN Erick Thohir, yang akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga akan melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan serta pejabat negara lain yang ditunjuk oleh Presiden.

Dana dan Pengelolaan

Menurut informasi dari Youtube “Bocor Alus Tempo”, Revisi UU BUMN telah disetujui untuk pembentukan Danantara. Dalam tayangan tersebut dijelaskan bahwa negara akan memberikan suntikan dana (PMN) kepada Danantara sekitar 100 Triliun yang berasal dari efisiensi pemangkasan anggaran kementerian. Dijelaskan pula bahwa kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan Danantara akan dihapus, sehingga Danantara akan berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN. Persetujuan untuk Direksi dan Komisaris perusahaan yang dikelola oleh Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Baca Juga : Harga Emas Global Meningkat, Saham Antam (ANTM) Turun 3,45 Persen

Secara struktural, Danantara berada di bawah Presiden Republik Indonesia, namun dalam hal pengawasan dan pengelolaan, berada di bawah Kementerian BUMN, menurut laporan dari Jurnalis Tempo.

Kekhawatiran dan Kontroversi

Penulis mengangkat beberapa kekhawatiran terkait pembentukan Danantara:

1. Pengelolaan Aset Besar: Mengingat Danantara akan mengelola aset yang sangat besar, penulis merasa ragu jika orang Indonesia sendiri diberi tanggung jawab untuk mengelola aset negara.
2. Nasib Pemegang Saham: Ada kekhawatiran tentang bagaimana nasib para pemegang saham perusahaan BUMN yang sudah terdaftar di bursa.
3. Kemungkinan Penyalahgunaan: Karena Danantara berada langsung di bawah Presiden, ada kemungkinan penyalahgunaan terutama saat musim pemilu. Laba perusahaan yang ditahan ini bisa saja tidak diinvestasikan tetapi malah digunakan untuk mendanai kampanye.
4. Pemimpin Danantara: Terdapat informasi bahwa Burhanuddin Abdullah akan menjabat sebagai Bos Danantara. Burhanuddin pernah menjadi tersangka dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada Oktober 2008 terkait kasus dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar Rp100 miliar.

Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor di bursa efek Indonesia, mengingat banyak perusahaan BUMN, termasuk Bank Himbara, memiliki fundamental yang kuat dan menjadi pilihan utama untuk diversifikasi investasi. Hal ini pasti menarik perhatian banyak investor ritel maupun institusi besar yang memiliki saham di perusahaan tersebut.

Baca Juga : Sri Mulyani Bicara Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Perekonomian Indonesia

Mengelola Danantara dengan Bijak

Untuk menanggapi kekhawatiran tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Transparansi dalam pengelolaan Danantara dan pelaporan keuangan secara berkala.
2. Melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi.
3. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan melalui platform yang mudah diakses.
4. Memastikan bahwa laba perusahaan diinvestasikan dengan benar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana pendapat Anda, sobat investor? Silakan berikan komentar di bawah.