Batas Waktu Pelaporan SPT 2025
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Untuk tahun 2025, batas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah hingga Senin, 31 Maret 2025, sedangkan untuk wajib pajak badan adalah hingga Rabu, 30 April 2025. Proses pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui e-filing di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu djponline.pajak.go.id.
Kendala Sistem Perpajakan Terintegrasi Coretax
Saat ini, sistem perpajakan terintegrasi Coretax masih menghadapi beberapa kendala, sehingga e-filing tetap menjadi metode utama untuk pelaporan SPT tahun 2025. Namun, tidak semua individu dan badan usaha diwajibkan untuk melaporkan SPT. Untuk menghindari sanksi atau denda akibat kelalaian, berikut adalah penjelasan mengenai kelompok yang wajib dan tidak wajib melaporkan SPT.
Kelompok yang Wajib Melaporkan SPT
Wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT adalah mereka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif. NPWP adalah identitas pajak yang harus dimiliki oleh setiap individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Berdasarkan peraturan perpajakan, kelompok ini dibagi menjadi dua kategori utama:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi dua kategori, yaitu:
- Wajib Pajak Dalam Negeri: Individu yang berdomisili di Indonesia, tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan terakhir, atau memiliki niat untuk menetap di Indonesia.
- Wajib Pajak Luar Negeri: Individu yang tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari, tetapi tetap memperoleh penghasilan dari Indonesia atau memiliki usaha di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan DJP Nomor Per-20/PJ/2013, beberapa kelompok individu yang diwajibkan untuk mendaftar NPWP dan melaporkan SPT antara lain:
- Orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Wanita yang telah menikah tetapi memilih untuk membayar pajak secara mandiri sesuai dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- Individu yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
2. Wajib Pajak Badan
Badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan diharuskan untuk melaporkan SPT, yang mencakup:
- Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, atau memungut pajak.
- Badan usaha yang bertanggung jawab dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bendahara yang ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak sesuai dengan regulasi perpajakan.
Kelompok yang Tidak Wajib Melaporkan SPT
Di sisi lain, terdapat kelompok tertentu yang tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT. Kelompok ini terdiri dari wajib pajak dengan status NPWP Non-Efektif (NE), sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan DJP Nomor PER-04/PJ/2020. Status NE dapat diterapkan jika memenuhi kriteria berikut:
- Tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Memiliki penghasilan di bawah PTKP dan tidak memiliki usaha.
- Memiliki NPWP hanya untuk keperluan administratif, seperti syarat membuka rekening bank atau melamar pekerjaan.
- Tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan terakhir, serta telah terdaftar sebagai subjek pajak luar negeri.
- Telah mengajukan permohonan penghapusan NPWP, tetapi masih dalam proses.
- Tidak menyampaikan SPT dan tidak melakukan transaksi pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.
- NPWP terdaftar tetapi tidak memenuhi kelengkapan dokumen.
- Alamat wajib pajak tidak dapat ditemukan berdasarkan penelitian lapangan.
- NPWP cabang diterbitkan untuk penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan membangun sendiri.
- Instansi pemerintah yang tidak memenuhi syarat sebagai pemungut pajak tetapi belum menghapus NPWP.
Cara Mengajukan Status NPWP Non-Efektif
Wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk memperoleh status NPWP Non-Efektif dapat mengajukan permohonan melalui:
- Telepon Kring Pajak di nomor 1500200.
- Live chat di situs resmi pajak.go.id.
- Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak terdaftar (khusus untuk wajib pajak badan).
Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa proses pengajuan status Non-Efektif cukup sederhana dan dapat dilakukan baik secara online maupun langsung ke KPP yang terdaftar.
