Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Inpres ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi pertanian dan meningkatkan produktivitas pangan.
Empat Instruksi Utama
Inpres ini mencakup empat instruksi utama yang ditujukan untuk mencapai swasembada pangan. Berdasarkan salinan yang diterima oleh IDX Channel pada hari Minggu (9/2/2025), Presiden Prabowo menandatangani Inpres tersebut pada 30 Januari 2025 dan memberikan arahan khusus kepada tujuh menteri yang relevan.
Instruksi untuk Tujuh Menteri
Tujuh menteri yang menerima instruksi untuk mendukung swasembada pangan meliputi:
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
- Menteri Koordinator Bidang Pangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Pertanian
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri
Instruksi juga ditujukan kepada para gubernur serta bupati/wali kota.
Arahan Khusus untuk Para Menteri dan Kepala Daerah
Dalam Inpres tersebut, Prabowo mengarahkan para menteri dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Berikut empat instruksi utamanya:
- Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi:
- Melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung swasembada pangan. Ini mencakup saluran, bangunan, dan fasilitas pelengkap seperti pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase.
- Pembangunan Irigasi di 14 Provinsi:
- Mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi di lokasi yang belum ditetapkan sebagai daerah irigasi di 14 provinsi. Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Instruksi ini juga berlaku untuk provinsi lain yang memerlukan peningkatan kinerja jaringan.
- Perencanaan dan Penyediaan Anggaran:
- Merencanakan dan menyediakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengendalikan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
- Mengatasi Kendala dan Hambatan:
- Mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Pendanaan dan Tanggung Jawab
Dalam Instruksi Presiden tersebut, dinyatakan bahwa pendanaan untuk pelaksanaan instruksi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pendanaan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden.
Presiden Prabowo mengarahkan kepada semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan instruksi presiden tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Laksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab,” demikian tertulis dalam Instruksi Presiden.
Kesimpulan
Dengan Inpres No. 2 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam mendukung swasembada pangan. Arahan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan nasional.
