Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa kementerian yang terkena pengurangan anggaran antara lain:
- Kementerian Agama
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Kementerian Tenaga Kerja
- Kementerian Keuangan
Tujuan Kebijakan
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, menekan pemborosan anggaran, dan mengoptimalkan penggunaan dana publik.
Penghematan Anggaran
Presiden Prabowo Subianto berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dari jumlah tersebut, pengurangan anggaran untuk kementerian dan lembaga negara mencapai Rp 256,1 triliun. Selain itu, ada penghematan tambahan sebesar Rp 50,59 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD).
Instruksi ini diarahkan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati atau Wali Kota.
Kutipan dari Instruksi Presiden
“Terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu angka 1 sebesar Rp 256,1 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 3 sebesar Rp 50,59 triliun,” dikutip dari diktum kedua Inpres No. 1/2025.
Kebijakan Pengurangan Pegawai Federal oleh Presiden Donald Trump
Presiden Donald Trump sedang merencanakan pengurangan besar-besaran pegawai negeri di pemerintah federal Amerika. Trump menawarkan paket pensiun kepada pegawai federal untuk mengundurkan diri secara sukarela, dengan imbalan gaji selama delapan bulan. Namun, jika mereka tidak mengundurkan diri sebelum tenggat waktu 6 Februari 2025, mereka akan diberhentikan.
Pengurangan ini telah memicu protes dari serikat pekerja federal, yang menggugat tindakan ini di pengadilan. Pengurangan besar-besaran ini juga mencakup berbagai jenis pegawai federal, kecuali untuk posisi yang terkait dengan imigrasi dan keamanan nasional.
Harapan untuk Kebijakan Serupa di Indonesia
Presiden Indonesia Prabowo Subianto seharusnya mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan serupa dengan yang dilakukan oleh Presiden Amerika, Donald Trump, terkait pemangkasan jumlah ASN/PNS di Indonesia. Banyak ASN/PNS yang tidak efisien dan bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya menghabiskan waktu dengan menonton YouTube atau menjadi selebgram dan tiktoker. Alih-alih menambah jumlah pegawai ASN/PNS setiap tahun, sebaiknya fokus pada efisiensi. Banyak di antara mereka yang hanya duduk diam tanpa melakukan pekerjaan yang berarti, sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran negara. Sementara itu, pegawai swasta harus membeli makanan sendiri saat istirahat, ASN/PNS justru mendapatkan makan siang gratis dari anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi.
Contoh dari Argentina
Presiden Argentina, Javier Milei, mengambil langkah signifikan untuk mengurangi pengeluaran negara, termasuk pemecatan pegawai pemerintah, yang menghasilkan surplus anggaran. Milei berhasil memenuhi janjinya untuk mencapai surplus fiskal dalam tahun pertamanya, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam lebih dari satu dekade di negara yang dikenal dengan defisit anggarannya.
“Ini adalah momen bersejarah bagi Argentina,” kata Menteri Ekonomi Luis Caputo melalui platform X. “Hari ini, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa Argentina tidak lagi mengalami defisit,” tambahnya, seperti yang dilaporkan pada Jumat (24/1/2025).
Tindakan Drastis Pemerintahan Milei
Sejak lebih dari setahun menjabat, Milei telah menerapkan berbagai langkah penghematan yang drastis untuk memperbaiki kondisi fiskal negara.
Menurut laporan dari Buenos Aires Times, ia menghentikan hampir semua proyek infrastruktur dan transfer dana ke provinsi, memangkas pengeluaran untuk pensiun dan gaji pegawai negeri, mengurangi subsidi untuk energi dan transportasi, serta memotong lebih dari 30.000 posisi di pemerintahan.
Selain itu, Milei juga menggunakan hak vetonya untuk membatalkan dua rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas di parlemen, yang bertujuan untuk meningkatkan anggaran pensiun dan pendidikan tinggi. Langkah-langkah ini diambil meskipun menghadapi perlawanan politik yang kuat di Kongres, di mana koalisi Milei hanya memiliki mayoritas tipis di kedua majelis.
“Walaupun menghadapi tekanan politik yang besar, pemerintah tetap menjaga kredibilitasnya dengan mengambil keputusan sulit di bidang fiskal. Itu adalah kekuatan utama mereka,” ungkap Stuart Sclater-Booth, manajer portofolio utang pasar negara berkembang di Stone Harbor Investment Partners.
Dengan langkah-langkah ini, Argentina berhasil mencapai surplus fiskal dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Kebijakan efisiensi anggaran seperti ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran negara.
