Informasi Umum
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menerangkan bahwa Wajib Pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan Undang-Undang PPh (PER-28/PJ/2018).
Persyaratan Penerbitan SKD SPDN
Untuk mengajukan permohonan penerbitan SKD SPDN, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan berikut:
- Permohonan Penerbitan SKD SPDN
- Status Wajib Pajak
- Wajib Pajak berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh).
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Penyampaian SPT Tahunan
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir atau Bagian Tahun Pajak sesuai kewajiban Wajib Pajak.
- Memenuhi Persyaratan Administratif
- Permohonan diajukan untuk satu negara mitra, satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, dan satu lawan transaksi.
- Memuat informasi mengenai lawan transaksi di negara mitra.
Baca Juga : Cara Melaporkan Pajak SPT Tahunan untuk Individu Karyawan di Indonesia
Baca Juga : Coretax: Inovasi Sistem Administrasi Perpajakan Terbaru di Indonesia Dengan Anggaran 1,3 Triliun
Prosedur dan Alur Pengajuan SKD SPDN
Berikut adalah langkah-langkah pengajuan SKD SPDN:
- Akses Portal Wajib Pajak: Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa mengakses Portal Wajib Pajak dan login dengan NIK/NPWP Pribadi 16 digit.
- Pilih Impersonating: Wakil/Kuasa memilih impersonating sebagai Badan/OP yang diwakili.
- Menu Layanan Wajib Pajak: Pilih menu “Layanan Wajib Pajak” lalu pilih “Layanan Administrasi” dan klik “Buat Permohonan Layanan Administrasi”.
- Nomor Penunjukan: Wakil/Kuasa memilih “Nomor Penunjukan”.
- Jenis Layanan: Pilih jenis layanan “Surat Keterangan Domisili” dan jenis sub-layanan “Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN)”.
- Isi Data Permohonan: Klik “Alur Kasus”, isi data-data permohonan, klik “Simpan”, klik “Create PDF”, dan tanda tangan dalam dokumen menggunakan sign Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa, lalu klik “Submit”.
- Penerbitan Dokumen: Sistem akan otomatis menerbitkan dokumen “Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)”. Setelah Wajib Pajak OP/Wakil/Kuasa klik tombol untuk melanjutkan proses, sistem akan menerbitkan “Certificate Of Taxpayer Residency (SKD SPDN)”.
- Pengiriman SKD SPDN: Sistem akan merekam SKD SPDN dalam daftar fasilitas serta mengirimkan dokumen Certificate Of Taxpayer Residency (SKD SPDN) ke Portal Wajib Pajak.
Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memperoleh Surat Keterangan Domisili Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN) yang diperlukan untuk berbagai keperluan perpajakan, termasuk mengisi formulir pajak internasional seperti Singapura.
