Penjelasan Badan Otorita IKN
Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan penjelasan mengenai isu anggaran IKN dalam APBN 2025 yang belum dapat dicairkan akibat pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh Kementerian Keuangan. Situasi ini merupakan konsekuensi dari langkah efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Alokasi Anggaran dan Penggunaan
Troy Pantouw, Juru Bicara Badan Otorita IKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran IKN untuk lima tahun ke depan, meskipun saat ini pencairannya belum memungkinkan. Presiden Prabowo telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun hingga tahun 2029. Anggaran tersebut berasal dari APBN dan telah disetujui oleh Presiden Prabowo. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan tahap kedua IKN, yang berfokus pada pembangunan kompleks perkantoran untuk lembaga yudikatif dan legislatif.
Fokus Pembangunan Tahap Kedua
“Program pembangunan tahap kedua IKN bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada tahun 2028, serta menyelesaikan ekosistem yudisial dan legislatif beserta infrastruktur pendukungnya,” ungkap Troy dalam keterangan resmi yang dirilis pada Jumat (7/2/2025).
Sumber Dana Alternatif
Troy menyatakan bahwa APBN bukanlah satu-satunya sumber dana untuk pembangunan ibu kota baru. Ia menjelaskan bahwa IKN akan dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan nilai Rp60,93 triliun. Selain itu, sektor swasta juga akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Hingga Februari 2025, total komitmen investasi dari pihak swasta yang telah masuk mencapai Rp6,49 triliun.
Situasi Pemblokiran Anggaran
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk IKN saat ini terblokir. Ia menjelaskan bahwa anggaran di instansi yang dipimpinnya belum bisa dicairkan, termasuk untuk IKN, sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Selain terblokir, pagu anggaran untuk PU mengalami pemangkasan hingga 80 persen, dari anggaran awal yang lebih dari Rp100 triliun kini hanya tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, karena semua anggaran kita terblokir. Anggarannya tidak ada,” ungkap Dody.
Komitmen Pemerintah
Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah membuka suara mengenai kabar anggaran IKN dalam APBN 2025 yang belum bisa dicairkan. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, anggaran IKN hanya diblokir sementara dan bukan dihapuskan. Pemerintah telah mencanangkan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk pembangunan IKN. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target pembangunan IKN ke depan, yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.
Kesimpulan
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran IKN dalam APBN 2025 belum bisa dicairkan karena diblokir sementara, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan hasil Rapat Terbatas dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
