REGULAR-INVESTOR.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan rencana kerja pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup langkah-langkah untuk mengatasi utang atau kredit macet pada UMKM serta penerapan berbagai insentif bagi sektor industri.
Airlangga menjelaskan bahwa proses penghapusan utang macet UMKM, yang sebelumnya diungkapkan Prabowo melibatkan sekitar 6 juta debitur, akan dimulai dengan penyusunan draf peraturan pemerintah. Ia menekankan bahwa penghapusan utang ini akan mencakup seluruh sektor, mulai dari perbankan hingga Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Selain itu, kami juga sedang memproses berbagai Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP),” tambah Airlangga di Jakarta, Minggu (3/11/2024). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai devisa hasil ekspor juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Sejak dilantik, Presiden Prabowo telah memulai tugasnya dengan menerbitkan insentif di berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan insentif tersebut akan terus berlanjut hingga tahun depan, jelas Airlangga.
Mengenai insentif, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan lebih mendalam, “termasuk PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPN BM [PPnBM atau pajak barang mewah], serta PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik,” tambahnya.
Pajak yang ditanggung oleh pemerintah kini diperluas ke sektor properti, serta mencakup berbagai insentif untuk pembiayaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga berupaya mendorong kredit investasi dan revitalisasi industri yang berbasis padat karya.
“Selain itu, beberapa program kerja telah disiapkan terkait revisi jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi program siap kerja dan Kartu Prakerja,” jelas Airlangga.
Fokus utama Kementerian Perindustrian, menurut Airlangga, adalah menerjemahkan program larangan dan pembatasan barang (lartas) yang masuk dari luar negeri, serta memberikan fasilitas pelabuhan khusus untuk impor dan fasilitas bumi bagi beberapa sektor.
Pemerintah berencana untuk membentuk gugus tugas yang akan membahas secara mendetail berbagai isu yang ada. Sebagai langkah lanjutan dari program KUR, Mekar akan ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN.
Dalam sektor energi, fokus akan diberikan pada peningkatan lifting migas serta pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel dan bioetanol. Hal ini juga akan menjadi bagian dari pembahasan dalam gugus tugas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM.
Di bidang pariwisata, pemerintah akan mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, dengan penawaran harga tiket yang kompetitif. Diskusi mengenai hal ini akan dilakukan bersama Kementerian Perhubungan dan Pertamina.
Terakhir, terkait isu ketenagakerjaan, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Oktober lalu, di mana MK mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law.
Cek Berita dan Artikel lain di Google News dan WA Channel
