Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk. yang digunakan pada waktu ini mengalami persoalan finansial. Ia mengklaim telah mencoba berdiskusi dengan beberapa perusahaan swasta untuk menjamin ketersediaan komponen baku untuk menopang produksi.
“Karena material baku ini penting. Tapi saya memang sebenarnya belum boleh bicara siapa (perusahaan swasta), oleh sebab itu ini lagi proses tender. Jadi belum getok (ketok palu) istilahnya,” kata Erick Thohir di dalam Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.
Erick Thohir mengatakan, Indofarma memang sebenarnya harus kembali ke langkah awal yakni menyehatkan keadaan finansial perusahaan. Setelah ketersediaan unsur baku terjamin serta produksi berjalan, Erick berharap Indofarma bisa saja mengekspor 50 persen dari hasil produksinya.
Selain itu, Erick Thohir menekankan pentingnya serangkaian check and balance untuk menegaskan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak ada mungkin saja pegawasan BUMN hanya sekali dijalankan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis lalu partner keuangan bisa saja mengambil bagian membantu.
“Saya rasa (check and balance), itu yang dimaksud berubah menjadi metode yang tersebut sangat ampuh untuk BUMN hai ini serta ke depan,” ujarnya.
Mengenai persoalan hukum korupsi yang mana muncul ke BUMN, Erick Thohir menegaskan bukan akan pandang bulu. “Kami periksa juga kami ambil siapa pun yang tersebut melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.
Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi yang disebutkan tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebagian permasalahan di dalam manajemen Indofarma kemudian anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).
Perusahaan milik negara yang mana berbisnis di dalam bidang produksi obat dan juga alat kesegaran itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang tersebut mengakibatkan piutang macet sebesar Rupiah 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Simbol Rupiah 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023.
Temuan ini tertuang di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan beberapa temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.
Artikel ini disadur dari Erick Thohir Ungkap Strategi Penyehatan BUMN Indofarma yang Terancam Gulung Tikar
