JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan segera menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya penyelenggaraan gas akan memangkas impor energi yang dimaksud selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, memaparkan gas bumi merupakan jawaban berhadapan dengan persoalan impor migas yang pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesi sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tidaklah dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah diantaranya peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang besar bisa saja disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan bermetamorfosis menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang tersebut sejauh ini masih mendominasi keperluan material bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menciptakan kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita bukan over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua inisiatif itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, di mana infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan pergi dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi acara pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang tersebut berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan juga impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan berubah menjadi tantangan terbesar di upaya mendirikan kemandirian lalu ketahanan energi nasional. Sedangkan pada ketika yang digunakan identik terdapat gas bumi dalam di negeri yang bisa jadi dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal keinginan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
Artikel ini disadur dari Optimalisasi Gas Bumi Jadi Kunci Efisiensi Energi Pemerintahan Baru
