Jakarta – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo – Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang. Pada 2025, penerimaan negara dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, juga hibah ditetapkan Rupiah 3.005 triliun.
Besarnya beban pembiayaan pinjaman membebani belanja negara yang dimaksud dibutuhkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. “Tahun 2025, 45 persen dari pendapatan negara itu habis untuk debt service,” kata beliau di rencana Future Policy Dialogue, Katadata ke Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen atau Simbol Rupiah 1.353,2 triliun akan datang dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rupiah 800,3 cicilan pokok lalu Mata Uang Rupiah 552,9 bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara meninggikan pendapatan.
Beban utang jatuh tempo Mata Uang Rupiah 800 triliun akan ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju kenaikan utang cukup pesat. Pada 2014, sebesar Mata Uang Rupiah 2.608,7 triliun sementara di dalam akhir masa kepemimpinannya utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan Laporan Kemampuan APBN yang digunakan dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September, utang pemerintah telah terjadi menembus Rupiah 8.641 triliun.
Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rupiah 775 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rupiah 3.621,3 triliun kemudian APBN dirancang defisit sekitar Simbol Rupiah 616,2 triliun.
Artikel ini disadur dari Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang
