Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Pelaku Anarkisme, Stabilitas Nasional Jadi Prioritas

Prabowo Instruksikan Tindakan Tegas terhadap Anarkisme di Tengah Gelombang Demonstrasi

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi langsung kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku anarkisme yang muncul dalam gelombang demonstrasi sejak Jumat, 29 Agustus 2025. Aksi massa yang semula berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan, dengan pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, dan penyerangan markas aparat di sejumlah kota besar.

Kapolri: Hak Menyampaikan Pendapat Dijamin, Tapi Anarkisme Tidak Bisa Ditoleransi

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap dijamin oleh undang-undang, namun harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan menjaga persatuan nasional.

“Dua hari terakhir kita melihat eskalasi yang cenderung anarkis, mulai dari pembakaran gedung hingga fasilitas umum. Ini jelas mengarah pada tindak pidana,” ujar Listyo di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Ia menambahkan bahwa TNI dan Polri akan bertindak sesuai hukum, demi memulihkan ketenangan masyarakat dan menjaga stabilitas nasional.

Panglima TNI: Jangan Terprovokasi, Selesaikan Masalah Secara Musyawarah

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menjaga rasa aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia.

“Masalah harus diselesaikan secara musyawarah dan sesuai hukum,” tegas Agus.

Kerusuhan di Sejumlah Kota, Pemerintah Fokus Pulihkan Stabilitas

Gelombang unjuk rasa yang meluas ke Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota lainnya telah menekan stabilitas nasional. Di Jakarta, bentrokan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas transportasi publik, memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap layanan publik dan ekonomi lokal.

Pemerintah kini berupaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan persuasif, agar aksi tidak semakin meluas dan masyarakat tetap merasa aman.