Presiden Prabowo Kumpulkan 16 Ormas Islam di Hambalang, Serukan Persatuan di Tengah Krisis Politik

Prabowo Undang 16 Ormas Islam, Respons Cepat Hadapi Ketegangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di kediamannya di Hambalang, Sabtu (30/8/2025). Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tensi politik dan keamanan pascademonstrasi besar pada 28 Agustus yang berujung kerusuhan di Jakarta dan sejumlah kota lainnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai ormas besar, di antaranya:

• Muhammadiyah
• Nahdlatul Ulama
• Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
• Hidayatullah
• Al Irsyad
• Persatuan Islam (Persis)
• Majelis Ulama Indonesia (MUI)
• Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII)

Presiden Prabowo meminta dukungan dari para pemimpin ormas Islam untuk membantu pemerintah menjaga situasi tetap kondusif dan meredam potensi eskalasi konflik sosial.

KB PII: Pertemuan Ini Sinyal Positif untuk Persatuan Bangsa

Ketua Umum Pengurus Pusat KB PII, Nasrullah Larada, menyebut undangan Presiden sebagai bentuk respons cepat terhadap situasi nasional. Ia menilai bahwa silaturahmi lintas elemen bangsa sangat penting di tengah suasana yang memanas.

“Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Pada saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antarelemen bangsa harus diperkuat,” ujar Nasrullah.

KB PII juga menyoroti insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam kerusuhan tersebut. Mereka mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Seruan Menahan Diri dan Kembali ke Jalur Konstitusi

Dalam pernyataan resminya, KB PII menyerukan kepada seluruh kader dan alumni untuk:

• Menahan diri dan tidak terprovokasi
• Menyelesaikan perbedaan pendapat melalui jalur hukum dan konstitusi
• Menolak aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum

“Aksi kekerasan bukanlah solusi, melainkan awal kehancuran,” tegas Nasrullah.

Pengamat: Pemerintah Perlu Langkah Konkret, Bukan Sekadar Simbol Persatuan

Meski pertemuan di Hambalang dinilai sebagai langkah merangkul dan membangun komunikasi, sejumlah pengamat politik menilai bahwa eskalasi pasca demonstrasi membutuhkan lebih dari sekadar simbol persatuan.

Pemerintah dinilai perlu memberikan:

• Jaminan kepastian hukum
• Transparansi proses penegakan hukum
• Solusi konkret terhadap akar persoalan sosial-ekonomi yang memicu gelombang protes