Efisiensi Anggaran 2026: Pemerintah Pangkas Rapat di Hotel, Industri Perhotelan Terancam

Efisiensi Anggaran 2026: Rapat di Hotel Dikurangi

Pemerintah memastikan akan tetap menjalankan efisiensi anggaran pada tahun 2026, salah satunya dengan mengurangi jumlah rapat yang dilaksanakan di luar kantor, termasuk di hotel. Keputusan ini menimbulkan dampak besar bagi industri perhotelan, yang kemungkinan menghadapi penurunan aktivitas bisnis serta potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Dampak Kebijakan bagi Industri Perhotelan

Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lisbon Sirait, mengungkapkan bahwa pengurangan aktivitas pemerintahan di hotel akibat efisiensi anggaran akan berdampak langsung pada pendapatan industri perhotelan.

“Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu, memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait,” ujar Lisbon dalam media briefing Kebijakan SBM TA 2026, Selasa (3 Juni 2025).

Optimalisasi Teknologi sebagai Alternatif

Lisbon menjelaskan bahwa pemerintah akan lebih memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggelar rapat secara daring. Dengan pendekatan ini, pemerintah tetap optimistis mampu mencapai target yang telah ditetapkan tanpa perlu menggelar banyak pertemuan fisik di luar kantor.

Solusi dari Pemerintah untuk Industri Perhotelan

Kendati kebijakan ini membawa tantangan besar bagi sektor perhotelan, pemerintah berencana mengurangi dampaknya melalui berbagai kebijakan insentif ekonomi.

“Memang kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan dari aktivitas di hotel, tapi itu kebijakan lain, kebijakan di penganggarannya sendiri dan kebijakan yang insentif ekonomi nanti yang akan diterapkan oleh pemerintah,” imbuh Lisbon.

Selain itu, Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kemenkeu akan berpedoman pada harga rata-rata pasar yang paling efisien, baik untuk biaya hotel maupun uang saku perjalanan dinas.

Efek Kebijakan pada Ekonomi Nasional

Lisbon menekankan bahwa dampak dari kebijakan ini akan berbeda bagi setiap instansi pemerintahan, tergantung pada alokasi anggaran yang telah ditentukan. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki strategi lain untuk mendorong sektor ekonomi dan mengurangi efek negatif dari efisiensi anggaran.