INFO NASIONAL – eksekutif Provinsi Papua Barat bekerja mirip dengan Badan Pengatur Hilir Minyak kemudian Gas Bumi (BPH Migas) untuk pengendalian, pembinaan, lalu pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau JBT kemudian Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP untuk konsumen. Langkah ini penting untuk menguatkan kontrol harga, satu di antaranya ke area terpencil.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan, landasan hukum terjalinnya kerja sejenis ini merujuk pada amanat Pepres 191 tahun 2014 tentang penyediaan BBM dan juga distribusi serta Harga jual eceran. Ia menambahkan, BPH Migas dapat bekerja sejenis dengan pemerintah wilayah pada pengawasan, lalu mengapresiasi peran pemerintah wilayah pada menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen seperti nelayan, petani, juga UMKM.
Disamping itu penyediaan layanan perangkat lunak yang akan secara berjenjang berubah menjadi wadah khusus mengintegrasikan data, baik dari pemerintah wilayah maupun BPH Migas sendiri.
“Khusus BBM bersubsidi akibat cukup besar dan juga harapannya subsidi diberikan terhadap merekan yang dimaksud berhak, tepat sasaran dan juga tepat volume. Diharapkan melalui kerja serupa ini kita lebih banyak lagi intens melakukan pengawasan bersama, kemudian mampu merencanakan keinginan Kuota akurat kemudian sosialisasi sehingga dapat dipahami,” ujarnya.
Penjabat Pengelola Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, perjanjian ini sekaligus berubah menjadi landasan hukum bagi pemerintahan Provinsi Papua Barat di melakukan pengendalian dan juga pengawasan penyaluran jenis BBM tertentu dan juga Jenis BBM Khusus pada konsumen pengguna. Selain itu kerja sebanding ini juga merupakan wujud komitmen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan BBM secara baik serta dapat memberikan kegunaan sebesar-besarnya bagi rakyat Papua Barat.
Ia menjelaskan, ketika evaluasi kinerja khusus berkaitan dengan inflasi, BBM memberikan pengaruh besar sebab asal akan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kepastian distribusi lalu koordinasi efektif.
Sejak 2023, hitungan Inflasi Papua Barat menyentuh 3,40 persen dan juga ketika ini menunjukkan trend positif pada 2,92 persen. “Ini sesuatu luar biasa juga salah satu unsur adanya ruang MoU ini. eksekutif dan juga seluruh penduduk menyambut baik dengan perjanjian ini sekira apa yang mana kita komitmen sanggup berjalan sebaik-baiknya. Terima kasih serta apresiasi untuk Kepala BPH Migas,” kata dia. (*)
Artikel ini disadur dari Pemprov Papua Barat Bersama BPH Migas Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP
