Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) juga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 lalu 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian dan juga lembaga baru.
“Dengan adanya inovasi dan juga munculnya K/L baru, penting dijalankan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) lalu DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 juga 2025,” kata Sri Mulyani di keterangannya pada akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutipkan di dalam Jakarta, Rabu, 23Oktober 2024.
Pembentukan kementerian baru yang disebutkan misalnya Kemenko Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Sektor Pangan, Kementerian Imigrasi kemudian Pemasyarakatan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menurut dia, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L pada waktu ini yang tersebut perlu diselesaikan pada waktu singkat.
“Kita berupaya agar beraneka kegiatan dari Presiden juga Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang digunakan baik. Oleh lantaran itu, saya memohon agar komunikasi serta koordinasi terus ditingkatkan,” katanya.
Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga Reformasi Birokrasi.
Menkeu mengutarakan sinergi akan terus dijalankan sehingga restrukturisasi K/L dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, lalu efisien.
“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik juga pikiran yang tersebut terbuka. Mengabdi untuk mendirikan Indonesia secara kuat agar dapat maju, berdaulat, adil, makmur, lalu bermartabat,” tuturnya.
Presiden RI Prabowo Subianto membentuk 48 kementerian pada Kabinet Merah Putih, juga lima badan baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama-sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan Rapat Sinkronisasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy lalu Wakil Menteri PPN Febrian Aphyanto Ruddyard.
“Ini merupakan langkah awal yang mana sangat penting di menyinkronkan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara yang tersebut akan digunakan oleh 48 kementerian kemudian lima badan baru,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menekankan tata kelola yang dimaksud baik dengan tetap mengakomodasi inovasi harus diimplementasikan segera.
Dia mengungkapkan pendekatan yang disepakati oleh Kemenkeu kemudian Bappenas adalah linimasa kemudian siklus Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).
“Kami sepakat, Bappenas harus dapat berubah jadi filter prioritas yang digunakan baik berhadapan dengan program-program kementerian dan juga lembaga ini,” tambahnya.
Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan terus mengupayakan seluruh kegiatan Kabinet Merah Putih, dengan mengutamakan keberlanjutan juga akuntabilitas dari tiap rupiah di APBN yang dimanfaatkan.
Selain itu, beliau juga menekankan krusialnya kerja serupa Kemenkeu dan juga Bappenas di bersinergi memberi solusi serta menjaga keuangan negara.
“We are ready to take off,” ujar dia.
: Ketika Said Iqbal Klaim 87,5 Persen Buruh ke Ibukota Indonesia Dukung Ridwan Kamil-Suswono
Artikel ini disadur dari Kementerian Bertambah, Menkeu Sri Mulyani Rombak Rencana Kerja Anggaran K/L
