Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso memaparkan akan mengusahakan Perjanjian Kemitraan Kondisi Keuangan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) rampung secepatnya. Perjanjian itu hingga pada masa kini belum disepakati pasca delapan tahun berunding.
“Kalau kita ingin ingin menyelesaikan, harus saling menguntungkan, jadi kami masih kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ucapnya terhadap wartawan ke Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Ditanya masalah target kapan perundingan itu rampung, Budi Santoso mengungkapkan secepat mungkin. Ia mengaku masih terus bernegosiasi juga mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak. “Karena memang benar enggak ringan juga ya, tapi kita kan enggak kalau kita kerugian atau gimana. Harus ada solusinya. Masih kami rundingkan terus,” ucap kata Budi Santoso, yang digunakan juga menjabat Komisaris Utama Holding BUMN pangan ID FOOD itu. “Kami usahakan,” ucapannya ketika ditanya wartawan apakah perjanjian itu dapat disepakati pada waktu 100 hari pertamanya sebagai Menteri Perdagangan.
Eks Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendesak IEU-CEPA yang tersebut telah dilakukan dirundingkan selama sembilan tahun segera rampung. Ia memaparkan perundingan itu akan sulit ke era Prabowo
“Kami kasih tahu oleh sebab itu kalau pemerintah baru nanti akan lebih banyak sulit lagi saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri, kalau Pak Prabowo kan ingin agar (minyak sawit mentah) CPO jadi B50,” ucapnya untuk wartawan ke Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Wilayah Bekasi, Kamis, 26 September 2024.
Biodiesel 50 atau B50 merupakan acara meninggal persentase minyak sawit ke di solar berubah menjadi 50 persen. Menjanjikan acara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mengklaim RI tak perlu lagi mengimpor unsur bakar solar. Pasalnya, pasokan solar akan digenjot dari kelapa sawit alias biodiesel. “Jadi masalah CPO enggak penting lagi,” kata Zulhas.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengungkapkan terhambatnya perundingan ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik berada dalam pada aspek kebijakan.
“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, di arti kita masih mencari benar-benar titik sedang dari isu tersebut,” ucap Djatmiko di konferensi pers di dalam Kantor Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Negara Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa jadi memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga bermetamorfosis menjadi hambatan.
Begini Estimasi Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Artikel ini disadur dari Mendag Budi Santoso Akui IEU-CEPA Tak Mudah, Usahakan Rampung 100 Hari
