Jakarta – Menteri Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Gedung Makara Art Center, Universitas Nusantara (UI), Depok, pukul 14.00 siang ini, Rabu, 16 Oktober 2024. Ia berubah menjadi kandidat doktor di dalam bidang Kajian Stratejik kemudian Global.
Dalam pamflet undangan yang mana diterima Tempo, Bahlil akan memperoleh penghargaan doktornya dengan disertasi tentang tata kelola proses lanjut nikel, yakni bidang yang digunakan selama ini digelutinya baik sebagai Menteri Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Moda maupun Menteri ESDM.
Disertasi itu bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, lalu Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang tersebut Berkeadilan dan juga Bekerkelanjutan pada Indonesia”.
Ketua Umum Partai Golkar ini akan menjalani sidang iklan doktor dengan Promotor Chandra Wijaya kemudian Kopromotor Teguh Dartanto juga Athor Subroto. Sedangkan Ketua Sidang akan diampu oleh Ketua Rencana Studi Kajian Wilayah Negeri Sakura UI yang digunakan juga menekuni penyelenggaraan berkelanjutan, I Ketut Surajaya.
Sejumlah akademisi akan berlaku selaku penguji pada sidang terbuka ini. Mereka yakni Margaretha Hanitha, A. Hanief Saha Ghafur, Didik Junaidi Rachbini, Arif Satria, serta Kosike Mizono.
Kepala Biro Humas dan juga Keterbukaan Pengetahuan Publik (KIP) UI, Amelita Lusia, membenarkan Bahlil akan menjalani sidang pemasaran doktor siang ini. “Betul,” kata beliau pada waktu dihubungi Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.
Namun, Amelita belum merespons pertanyaan Tempo ihwal sejak kapan mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesi (Hipmi) ini tercatat sebagai siswa di dalam kampus yang mana terkenal dengan jaket almamater berwarna jaundice itu.
Bahlil beberapa kali menyampaikan isi disertasi yang ia kerjakan pada beraneka kesempatan. Dalam penelitiannya, ia menemukan rakyat lokal dalam sekitar tambang belum mendapatkan faedah dari hilirisasi.
“Memang penelitian saya, pengembangan lebih lanjut itu yang digunakan mendapat khasiat paling besar sekarang ini adalah penanam modal lalu pemerintah pusat,” kata Bahlil ketika memberi kuliah ke Universitas Paramadina, Ibukota Indonesia Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya khasiat proses pengolahan lebih lanjut bukanlah kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan proses lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai kegiatan penghiliran tersebut. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu sudah pernah ada sejak 2004.
Karena itu, Bahlil mengemukakan pemerintah pada waktu ini sedang menimbulkan reformulasi kebijakan agar tempat berubah jadi objek juga subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, pengembangan lebih lanjut harus berkeadilan serta berkelanjutan, baik pada aspek lingkungan maupun industri.
“Ke depan, pengembangan lebih lanjut itu adalah pengembangan lebih lanjut berkeadilan yang dimaksud melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka ke sekitar tambang,” kata Bahlil ketika itu.
Artikel ini disadur dari Siang Ini, Bahlil Lahadalia akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI
