Jakarta – Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani diminta untuk menjadi menteri keuangan kembali di kabinet Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka.
Hal yang dimaksud diungkapkan oleh Sri Mulyani usai pertemuannya dengan Prabowo pada Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, DKI Jakarta Selatan, Mulai Pekan malam, 14 Oktober 2024.
“Jadi kita berdiskusi cukup lama dan juga panjang selama ini dengan beliau. Oleh akibat itu, pada pada waktu penyusunan kabinet, beliau memohon saya untuk menjadi menteri keuangan kembali,” ujar Sri Mulyani terhadap awak pers.
Sri Mulyani pun menjelaskan, pada pertemuannya dengan Prabowo bahwa dirinya mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa hal yang mana dibahas dalam antaranya adalah anggaran pendapatan lalu belanja negara (APBN), penguatan Kemenkeu, belanja negara, juga pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak.
“Beliau sangat memperhatikan bagaimana dampak APBN terhadap masyarakat. Itu bermetamorfosis menjadi tekanan beliau,” katanya.
Sebelumnya, kedua tokoh ini dulunya pernah bersitegang. Berdasarkan catatan Tempo, perselisihan Sri Mulyani dengan Prabowo bermetamorfosis menjadi pemicu eks Direktur Pelaksana Bank Global itu ingin hengkang dari kabinet Jokowi. Keduanya bersitegang terkait anggaran pertahanan kala itu, Kemenkeu tiada mengabulkan anggaran untuk pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Kabar Sri Mulyani akan mengundurkan diri santer selama awal Januari 2024. Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kemenkominfo) membantah informasi yang mana beredar di media sosial itu serta mencapnya sebagai hoaks.
Menurut sumber Tempo, pada waktu itu Sri Mulyani masih mempertimbangkan beberapa jumlah hal sebelum mundur, salah satunya yakni sosok perwakilan yang mana dapat melindungi kredibilitas APBN ke depan. Perbedaan pendapat dengan Prabowo bermetamorfosis menjadi salah satu pemicu munculnya keinginan ia untuk mundur, kata sumber tersebut.
Berbulan-bulan kemudian, Menteri Keuangan mengingatkan Prabowo untuk menyimpan APBN pada waktu membentuk program-program mendatang. Hal itu ia ungkapkan usai rapat Jokowi dengan Komite Ketahanan Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Kepresidenan DKI Jakarta pada Kamis sore, 20 Juni 2024.
“Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati oleh sebab itu ini adalah instrumen penting,” kata Sri Mulyani pada waktu itu. “Mengenai program-program baru sampai hari ini kita akan berkoordinasi dengan pasukan Pak Prabowo untuk dapat mendapatkan deskripsi mengenai permintaan anggaran maupun mekanisme penyelenggaraan kegiatan tersebut.”
Namun pada 9 September 2024, Sri Mulyani menemui Menteri Perlindungan sekaligus presiden terpilih periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto mengkaji tentang program-program pemerintah selanjutnya.
Kini, Sri Mulyani dipastikan akan kembali menduduki jabatan Menteri Keuangan. Sebelumnya, ia sudah pernah menduduki jabatan yang identik selama dua periode berturut-turut pada pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam pertemuannya dengan Prabowo, salah satu pokok pembahasan merekan adalah APBN. Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Rapat Paripurna Pembicaraan Taraf II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 pada Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rupiah 3.005,1 triliun, didukung oleh penerimaan pajak sebesar Simbol Rupiah 2.490,9 triliun dan juga penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) sebesar Rupiah 513,6 triliun.
“Ini untuk pertama kali pendapatan negara mencapai kemudian menembus lebih banyak dari Simbol Rupiah 3.000 triliun,” ujar Sri Mulyani pada keterangannya, yang dimaksud disitir dari laman resmi Kemenkeu.
Sri Mulyani pun menjelaskan salah satu target ke 2025 ialah penerimaan perpajakan ditunjang oleh perpajakan, peningkatan pemenuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan juga mulai berlakunya reformasi sistem CoreTax (sistem teknologi informasi di administrasi perpajakan) kemudian sistem perpajakan yang tersebut kompatibel dengan arah pembaharuan bentuk perekonomian dan juga kebijakan perpajakan dunia.
Sementara itu, terkait total belanja negara pada tahun 2025 yang dimaksud direncanakan sebesar Simbol Rupiah 3.621,3 triliun, termasuk belanja non-K/L di dalam pemerintah pusat sebesar Simbol Rupiah 1.541,4 triliun. Adapun defisit APBN 2025 ditetapkan 2,53 persen dari komoditas domestik bruto (PDB) atau sekitar Mata Uang Rupiah 616,2 triliun.
“Tingkat defisit ini adalah moderat lalu aman untuk mengakomodir masa transisi (pemerintahan) dengan kekal melindungi keberlanjutan serta kesejahteraan APBN,” kata Sri Mulyani.
HAURA HAMIDAH I MELYNDA DWI PUSPITA I ANTARA
Artikel ini disadur dari Beberapa Kali Pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo, Sebelum Dipinang Jadi Menteri Keuangan Lagi
