JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang dimaksud diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri dan juga duta menteri yang dimaksud dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan juga Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih besar terlihat sebagai pura-pura zaken, ke mana unsur politikus masih dominan, dan juga bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tidak ada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tersebut tidaklah terikat dengan kepentingan partai, serta belaka fokus pada keahlian juga pengalaman ke sektor yang mana dia tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional dan juga teknokrat yang mana berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Idea ini sejalan dengan permintaan negara untuk menghadapi bervariasi tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk meyakinkan bahwa pemerintahan berjalan tambahan efektif, transparan, kemudian berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas urusan politik Indonesi tampaknya kembali menantang idealisme ini, juga urusan politik dagang sapi istilah populer yang menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok saat mengamati daftar calon perwakilan menteri yang dimaksud dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih banyak diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
Artikel ini disadur dari Banyak Diisi Kader Partai, Kabinet Zaken Prabowo-Gibran Sulit Diwujudkan
