Wakil Menko Polkam Minta BIN Gelar Operasi Intelijen Terpadu Menjelang pemilihan kepala daerah Serentak

Jakarta — Wakil Menteri Koordinator Politik juga Keselamatan atau Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus memohonkan Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan operasi intelijen secara terpadu. Operasi itu, kata dia, agar tercipta sistem peringatan tegas dini. “Kegiatan deteksi dini dan juga cegah dini bisa saja lebih tinggi optimal,” ujar Lodewijk seperti diambil dari penjelasan resmi pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kementerian Koordinator Politik kemudian Keselamatan atau Kemenko Polkam mengatur rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala area atau pilkada serentak. Rapat dijalankan dengan kementerian lalu lembaga lain yang mana berhubungan dengan pilkada.

Kemenko Polkam ingin pilkada serentak pada 27 November 2024 berjalan kondusif, aman, lalu lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mewanti-wanti agar tiada muncul konflik hingga selesainya perhelatan pilkada. Lodewijk berharap pelopor maupun stakeholder atau pemangku kebijakan yang digunakan berhubungan dengan pilkada benar-benar memonitor kondisi di dalam lapangan.

Lodewijk menyoroti banyak wilayah yang mana dinilai sebagai kawasan rawan mendekati pilkada. Dia kembali mengajukan permohonan setiap lembaga yang digunakan menangani pilkada telah memetakan daerah-daerah rawan konflik menjauhi hingga berakhirnya perhelatan pilkada.

Kemenko Polkam membagi kawasan yang digunakan dianggap rawan yang disebutkan berubah menjadi tiga kategori, yakni tempat rawan rendah, rawan sedang, dan juga rawan tinggi. Masing-masing wilayah mempunyai perhatian yang digunakan berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya. Lodewijk menyebutkan, misalnya, di Papua ada empat provinsi yang dimaksud masuk kategori area rawan tinggi.

Menurut dia, empat provinsi di Papua yang digunakan masuk kategori rawan membesar itu lantaran masih terdapat beberapa permasalahan sosial. Salah satunya proyek food estate dalam Merauke yang dimaksud sedang digeber pemerintah. “Ini tentunya penting didukung. pemilihan gubernur berjalan, proyek food estate juga berjalan, sehingga ke depan bisa jadi berimbang,” ucap Lodewijk.

Selain pengamanan menjauhi pilkada, Lodewijk meminta-minta kementerian juga lembaga terkait untuk memonitor kesulitan lainnya, seperti partisipasi masyarakat di dalam pilkada, pemberitaan media massa, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara, serta Polri.

Menurut Lodewijk, pilkada serentak 2024 berubah jadi acara penting yang mana satu di antaranya delapan kegiatan cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Ada delapan acara cepat yang dimaksud harus segera dilakukan. Pemilihan Kepala Daerah ini beririsan dengan inisiatif tersebut,” ujar dia.