Jakarta – Kepala Pusat Industri, Perdagangan serta Penyertaan Modal ke The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menanggapi salah satu inisiatif utama Menteri Perdagangan Budi Santoso yang digunakan menyatakan ingin mengamankan lingkungan ekonomi di negeri. Ia menyarankan anak buah Presiden Prabowo Subianto itu meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tentang Kebijakan dan juga Pengaturan Impor.
“Kami ingin paling utama bagaimana merevisi larangan dan juga pembatasan (lartas) Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang tersebut menurut (Menteri Perdagangan 2022-2024) Zulkifli Hasan sendiri mengungkapkan tidak beliau yang merancangnya,” ucap peneliti lulusan Universitas Katolik Parahyangan itu ketika dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.
Usai prosesi serah-terima jabatan dengan Zulkifli Hasan alias Zulhas ke Kantor Kemendag, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, Budi Santoso mengungkap tiga acara utama yang mana akan dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama lima tahun mendatang.
Program-program itu yakni pengamanan bursa di negeri, perluasan pangsa ekspor, lalu peningkatan bisnis kecil serta menengah (UKM) BISA ekspor. Adapun BISA merupakan singkatan dari Berani Inovasi, Siap Adaptasi. “UKM kita harus go global,” kata pejabat karier lulusan Universitas Negeri Sebelas Maret itu.
Andry mengatakan, produk-produk impor harus berkaca untuk neraca komoditas di negeri. Sejumlah hal yang dimaksud harus diperhatikan yakni ketersediaan juga permintaan. Ia berujar, hal ini bukanlah berarti pemerintah tak boleh impor. Tapi importasi itu harus berjalan dengan pengawasan.
Revisi aturan impor ini, ia mengatakan, juga penting untuk menyokong acara hilirisasi. Peneliti yang digunakan menamatkan lembaga pendidikan magisternya di dalam Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, proteksi pangsa di negeri berubah menjadi instrumen insentif bagi pemodal untuk mengolah unsur baku.
Selain itu, Andry menyarankan Budi Santoso menguatkan Komite Pengamanan Perdagangan Tanah Air (KPPI) dan juga Komite Antidumping Tanah Air (KADI). Ia berharap, tak lagi ada campur tangan pihak lain, salah satunya Presiden, di perumusan rekomendasi kedua komite itu. “Kami harapkan murni dilihat dari beberapa aspek bidang di negeri, juga aspek yang mana sekarang dijalankan Tim Kepentingan Nasional,” katanya.
Dengan meningkatkan kekuatan KPPI lalu KADI, Andry mengutarakan dua lembaga ini akan berubah jadi garda depan menghalau produk-produk impor yang dimaksud menekan bidang di negeri. Terlebih, praktik dumping ketika ini marak dikerjakan oleh beberapa negara, khususnya China.
: Dukung Makan Bergizi Gratis, pemerintahan Gandeng 46 Korporasi untuk Impor 1,3 Juta Ekor Sapi
Artikel ini disadur dari Indef Usul Mendag Budi Santoso Tinjau Aturan Impor untuk Amankan Pasar Dalam Negeri
