Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengubah Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) dan juga serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 dan juga untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menyusul bertambahnya jumlah total pos kementerian maupun lembaga yang digunakan baru dibentuk.
“Dengan adanya inovasi kemudian munculnya K/L baru, diperlukan direalisasikan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) juga DIPA untuk sisa TA 2024 serta TA 2025,” kata Sri Mulyani pada keterangannya pada akun Instagram resmi @smindrawati, seperti diambil pada Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Menurut eks Direktur Bank Global tersebut, pembaharuan yang disebutkan harus dijalankan secepat mungkin. Sri Mulyani ingin menjamin agar seluruh program-program dari Presiden Prabowo Subianto mampu berjalan dengan baik.
“Ini berubah jadi pekerjaan rumah besar bagi K/L ketika ini yang digunakan harus segera diselesaikan pada kurun waktu sangat singkat,” kata Sri Mulyani.
Untuk itu, Sri Mulyani ingin melakukan konfirmasi komunikasi kemudian koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi (PAN/RB) mampu berjalan dengan mulus. Sinergi antar kementerian yang dimaksud harus terus dijaga agar restrukturisasi sanggup berjalan efektif serta efisien.
Sebelumnya Prabowo diketahui baru hanya meresmikan Kabinet Merah Putih. Kabinet gemuk yang disebutkan terdiri dari 48 kementerian dengan 7 kementerian koordinator dan juga 41 kementerian teknis. Jumlah itu lebih besar berbagai daripada kementerian yang dimaksud dibentuk Presiden Jokowi yang tersebut hanya sekali 34 kementerian.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran kementeriannya bermetamorfosis menjadi Mata Uang Rupiah 20 triliun. Pigai mengemukakan alokasi anggaran ketika ini, yang tersebut sebesar Rupiah 64 miliar, tiada mencukupi untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo pada bidang HAM.
Nandito Putra ikut berkontribusi di penulisan artikel ini.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Restrukturisasi Rencana Anggaran Menyusul Kabinet Gemuk Prabowo: Harus Segera Diselesaikan
